18 Nama Usulan Prabowo Bakal Diseleksi DPR untuk Ketua-Anggota BPH Migas

INSIBERNEWS - 18 nama telah diserahkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada DPR RI untuk diseleksi sebagai calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Daftar nama tersebut akan dibahas oleh Komisi VII DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

BPH Migas merupakan lembaga di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang bertugas mengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta pengangkutan gas bumi melalui pipa di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Waspada Oli Palsu: Tips Ampuh Lindungi Mesin Motor dari Kerusakan

Melalui keterangan resmi, Sekretaris Jenderal ESDM, Dadan Kusdiana menyebut penyerahan daftar nama ini menjadi langkah awal proses seleksi di parlemen.

“Bapak Presiden telah menyerahkan 18 nama calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas kepada Komisi VII DPR RI untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test,” kata Dadan.

Dadan yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi menegaskan, pemerintah berharap seleksi berjalan baik dan menghasilkan komite terbaik.

Baca Juga: KPK Buru Jejak Aset 'Sultan' IBM, Rp69 Miliar Disulap Jadi Properti hingga Mobil Mewah

“Kami berharap proses ini dapat melahirkan ketua dan anggota BPH Migas yang mampu memperkuat pengawasan distribusi BBM dan gas bumi,” terangnya.

Menurutnya, DPR nantinya akan memilih sembilan nama dari total 18 calon yang diusulkan. Mereka akan ditetapkan sebagai ketua dan anggota komite BPH Migas untuk periode 2025–2029.

Tahapan ini merupakan bagian dari prosedur resmi pengisian jabatan. Sebelumnya, panitia seleksi telah menyelesaikan tahapan administrasi dan wawancara bagi para peserta.

Baca Juga: Tiara Andini Spill Pengalaman Dipaksa Menteri Tukar Kursi Pesawat: Masalah Sepele Aja Merasa Berpower

Hasil seleksi tersebut kemudian disampaikan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo. Nama-nama yang lolos administrasi juga sempat diumumkan secara terbuka sebagai dasar pengajuan ke tingkat selanjutnya.

Memiliki tugas strategis, posisi ketua dan anggota komite BPH Migas dianggap krusial. DPR akan menilai tidak hanya kompetensi teknis, tetapi juga integritas para calon.