INSIBERNEWS - Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi ramai diperbincangkan Masyarakat. Namun, hal tersebut dilakukan pemerintah bukan dengan tanpa alasan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan mengenai alas an Presiden Jokowi mendorong kebijakan potong gaji untuk Tapera.
Adapun alasan utama dari kebijakan Tapera ini dilakukan untuk mempercepat kepemilikan rumah di Masyarakat.
Baca Juga: Riuh Polemik Soal Tapera, Buat Prabowo Subianto Jadi Buka Suara
Menurutnya, sejauh ini terdapat kesenjangan kepemilikan atau backlog perumahan di Indonesia senilai 9,9 juta unit rumah. Sedangkan program penyediaan rumah murah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dibiayai APBN hanya mampu menyediakan rumah sebanyak 300 unit saja.
Maka dari itu, skema potongan gaji yang dilakukan pada Tapera dinilai dapat mempercepat penyediaan rumah murah kepada Masyarakat.
Meski selama ini tabungan perumahan sudah pernah dikembangkan di kalangan abdi negara. Moeldoko mengataan bahwa pemerintah ingin memperluas kebijakan itu kepada pegawai swasta, sehingga modal yang dimiliki Tapera besar dan bisa membuat pembiayaan penyediaan rumah menjadi murah.
Baca Juga: Penghasilan Mencapai Upah Minimum, Pekerja Wajib jadi Anggota Tapera
“Kan udah ada skema Bapertarum di ASN, tapi melihat bahwa ini cakupannya harus lebih luas maka munculah Tapera,” ujar Moeldoko.
Sebagai informasi, melalui program Tapera maka buruh ataupun pekerja dengan gaji di atas upah minimum diharuskan untuk membayar 3% dari gajinya di mana iuran tersebut akan menjadi tabungan perumahan pekerja yang bisa digunakan untuk manfaat Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) rumah.
Namun, jika pekerja tak ingin menggunakan manfaat dari Tapera, maka tabungan tersebut dikembalikan saat pensiun dengan nominal ditambah pemupukan atau imbal hasil dari pengelolaan yang dilakukan BP Tapera.