Dengan adanya pemisahan yang jelas, masyarakat dapat memahami produk mana yang memperoleh perlindungan pemerintah dan mana yang mengikuti dinamika harga internasional.
Penyesuaian harga Pertamax juga dinilai penting untuk mengurangi fenomena perpindahan konsumen ke Pertalite. Dalam beberapa waktu terakhir, antrean kendaraan di sejumlah SPBU untuk mendapatkan Pertalite semakin panjang.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian pengguna BBM non-subsidi mulai beralih ke BBM subsidi karena perbedaan harga yang cukup lebar.
Baca Juga: Tragis! PMI Asal Aceh dan Bayinya Meninggal di Malaysia, Diduga Dibunuh Karena Motif Utang
Jika tren ini terus berlangsung, kuota Pertalite yang telah ditetapkan pemerintah berpotensi tidak mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat memicu risiko kelangkaan serta mengganggu distribusi energi nasional.
Karena itu, pemerintah didorong untuk memperbaiki mekanisme penyaluran Pertalite agar benar-benar tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Selain membenahi tata kelola BBM, Piter juga menekankan pentingnya mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan biomassa sebagai solusi jangka menengah hingga panjang.
Baca Juga: AS Mulai Bangun Hubungan dengan Oposisi Israel, Masa Depan Netanyahu Dipertanyakan
Indonesia memiliki potensi sumber energi yang sangat besar, mulai dari tenaga surya, panas bumi, angin, hingga biomassa yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Peningkatan penggunaan energi alternatif diyakini mampu menekan konsumsi BBM dan gas nasional sekaligus mengurangi beban subsidi energi yang selama ini cukup besar dalam APBN.
Dari sisi fiskal, Piter menilai ruang gerak pemerintah lebih besar berada pada pengelolaan belanja negara dibandingkan upaya meningkatkan penerimaan.
Baca Juga: Prabowo Tak Mau Ada Lagi Mati Lampu, PLN Diminta Bergerak Cepat Benahi Sistem Kelistrikan
Pasalnya, penerimaan negara sebagian besar masih bertumpu pada sektor perpajakan. Kebijakan yang terlalu menekan penerimaan berisiko memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi.
Karena itu, langkah yang dinilai paling efektif adalah melakukan efisiensi anggaran dan menyusun kembali prioritas program pembangunan agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, penurunan harga minyak dunia saat ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan energi dan fiskal nasional.