INSIBERNEWS - Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan transformasi digital di tengah derasnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang mulai mengubah wajah pasar tenaga kerja global.
Perubahan ini tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai momentum strategis untuk menata ulang arah pembangunan sumber daya manusia.
Baca Juga: Dari Davos, Prabowo Pamerkan Laju Program Makan Bergizi Gratis ke Dunia
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa Indonesia memilih sikap optimistis dan adaptif dalam menghadapi pergeseran besar dunia kerja. Menurutnya, kemajuan teknologi adalah keniscayaan yang harus dikelola dengan kebijakan tepat, bukan ditakuti.
Berbicara dalam panel diskusi World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Meutya menyoroti proyeksi WEF yang menyebutkan bahwa meskipun jutaan jenis pekerjaan berpotensi tergantikan oleh otomatisasi, jumlah lapangan kerja baru justru diprediksi lebih besar.
Baca Juga: Indonesia Masuk Inisiatif Dewan Perdamaian Global, Skema Keanggotaan dan Kontribusi Jadi Sorotan
“Indonesia memandang ini bukan sebagai krisis pekerjaan, tetapi sebagai peluang pekerjaan. Peluang untuk memanfaatkan individu dengan keterampilan, kemampuan beradaptasi, inovasi, dan kontribusi dalam dunia yang terus berubah,” ujar Meutya dalam diskusi bertajuk Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, kunci utama dalam menghadapi disrupsi AI adalah penguatan keterampilan digital dan kemampuan berpikir kritis. Pemerintah, kata dia, tengah mendorong berbagai program peningkatan kapasitas tenaga kerja, termasuk reskilling dan upskilling yang selaras dengan kebutuhan industri masa depan.
Baca Juga: Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca, Upaya Tekan Hujan Ekstrem di Jabodetabek Terus Diperkuat
Transformasi digital juga dinilai membuka ruang bagi munculnya profesi-profesi baru yang sebelumnya tidak dikenal. Sektor teknologi, ekonomi kreatif, layanan digital, hingga industri berbasis data diperkirakan akan menjadi penyerap tenaga kerja utama dalam satu dekade mendatang.
Meutya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang relevan. Kurikulum pendidikan dinilai perlu terus disesuaikan agar lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan di era AI.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan transformasi digital berjalan inklusif, sehingga tidak meninggalkan kelompok rentan. Akses pelatihan, infrastruktur digital, serta literasi teknologi menjadi bagian penting dari strategi nasional.
Baca Juga: Prabowo Tiba di Zurich, Siap Bawa 'Prabowonomics' ke Panggung Dunia
Dalam konteks global, Indonesia ingin tampil sebagai negara yang siap beradaptasi dan berkontribusi dalam ekosistem ekonomi digital dunia. Pendekatan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan teknologi sebagai pendorong pertumbuhan, bukan sumber kecemasan sosial.