INSIBERNEWS - Pernyataan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Arief Rosyid, soal sikapnya yang tetap membela Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meski berada dalam posisi keliru, sempat memicu perbincangan luas.
Di ruang publik, ucapan itu ditafsirkan beragam dan sebagian pihak menilai berpotensi mengaburkan batas antara loyalitas dan pembenaran atas kesalahan.
Salah satu kritik datang dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Cholil Nafis. Ia mengingatkan bahwa membela figur publik, terlebih pemimpin, tidak boleh diartikan sebagai membenarkan kekeliruan. Menurutnya, sikap seperti itu bisa menyesatkan publik dan melemahkan nilai kejujuran dalam kepemimpinan.
Merespons sorotan tersebut, Arief Rosyid memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pernyataan yang ia sampaikan sebelumnya kerap dipotong dari konteks aslinya. Arief menjelaskan, ucapan itu dilontarkan dalam forum diskusi dan bedah buku, bukan sebagai pembelaan buta terhadap kesalahan.
“Yang saya maksud membela adalah menjaga marwah ketua umum di ruang publik,” kata Arief dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa membela tidak identik dengan menghalalkan kekeliruan. Bagi Arief, kritik tetap penting, namun harus disampaikan dengan cara dan ruang yang tepat agar tidak menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.
“Kalau ada hal yang perlu dikritisi atau diingatkan, sebaiknya disampaikan melalui mekanisme internal,” lanjutnya.
Menurut Arief, prinsip tersebut merupakan bagian dari etika berorganisasi. Sebagai kader dan pengurus, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga soliditas serta wibawa pimpinan di mata publik, tanpa menghilangkan sikap objektif dan kritis.
Ia juga menilai Bahlil Lahadalia sebagai figur senior yang terbuka terhadap masukan. Dalam pengalaman organisasinya, Arief menyebut bahwa kritik yang disampaikan secara elegan dan proporsional justru lebih mudah diterima dan ditindaklanjuti.
Polemik ini, kata Arief, seharusnya menjadi momentum refleksi bersama tentang pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan keberanian bersikap kritis. Di dunia politik, dukungan kepada pimpinan tidak boleh mematikan nalar sehat dan komitmen terhadap etika.
Diskursus publik yang muncul dari pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sensitif terhadap isu integritas kepemimpinan. Banyak pihak berharap, para elite politik mampu memberi teladan dengan bersikap terbuka terhadap kritik, sekaligus menjaga etika dalam menyampaikan perbedaan pandangan.***