INSIBERNEWS - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengkritisi munculnya kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menilai isu tersebut tidak berada pada prioritas utama negara, terutama di tengah kondisi Indonesia yang sedang menghadapi berbagai bencana alam di sejumlah wilayah.
Menurut Jansen, perhatian pemerintah dan para pembuat kebijakan seharusnya diarahkan pada upaya penanganan bencana, pemulihan masyarakat terdampak, serta penguatan mitigasi ke depan. Membuka perdebatan mengenai sistem pilkada dinilai kurang relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini.
Baca Juga: Buruh Turun Lagi ke Monas, Desak Gubernur Jabar Tinjau Ulang UMSK 2026
Ia juga mengingatkan bahwa secara konstitusional, agenda pilkada belum berada dalam waktu dekat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal telah dipisahkan, sehingga pilkada serentak berikutnya baru akan dilaksanakan pada 2031.
“Artinya masih sangat panjang waktunya. Pilkada baru digelar setelah Pilpres 2029. Jadi membahasnya sekarang, bahkan hingga lewat 2029, masih tersedia cukup ruang dan waktu,”ujar Jansen.
Dengan jeda waktu yang panjang tersebut, Jansen menilai tidak ada urgensi untuk memaksakan pembahasan perubahan mekanisme pilkada saat ini. Ia khawatir wacana tersebut justru menimbulkan kegaduhan politik yang tidak produktif.
Baca Juga: Inggris Keluarkan Travel Warning 2026, Aktivitas Gunung Api di Indonesia Jadi Sorotan
Lebih lanjut, Jansen menegaskan bahwa perubahan sistem pemilihan kepala daerah merupakan isu besar yang menyangkut demokrasi lokal dan hak politik warga. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara matang, transparan, dan melibatkan partisipasi publik yang luas.
Partai Demokrat, kata dia, berpandangan bahwa stabilitas politik dan sosial harus dijaga, terutama di masa ketika masyarakat sedang menghadapi tantangan berat akibat bencana alam dan persoalan ekonomi. Fokus pemerintah diharapkan tetap pada kerja-kerja konkret untuk rakyat.
Jansen juga mengingatkan agar para elite politik tidak terjebak pada agenda-agenda jangka pendek yang berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan substantif bangsa. Menurutnya, kepekaan terhadap situasi nasional menjadi kunci dalam menentukan prioritas kebijakan.
Baca Juga: Sering Bangun Tengah Malam untuk Buang Air Kecil? Bisa Jadi Kamu Alami Nokturia
Hingga saat ini, wacana pilkada melalui DPRD masih menuai pro dan kontra di ruang publik. Namun, Jansen menegaskan sikap Demokrat agar pembahasan tersebut ditunda sampai situasi nasional lebih kondusif dan mendekati waktu pelaksanaan pilkada.***