INSIBERNEWS - Perdebatan sengit kembali muncul di akhir 2025 ini seputar cara memilih kepala daerah di Indonesia. Beberapa partai besar mendorong agar pilkada dikembalikan ke mekanisme lama, yaitu melalui DPRD, dengan alasan utama hemat biaya dan lebih efisien.
Tapi, tidak sedikit pengamat yang was-was, karena sistem ini dikhawatirkan malah membuka celah lebih besar untuk praktik politik uang di kalangan elite.
Pangi Syarwi Chaniago, direktur eksekutif Voxpol Center yang sudah lama mengamati dinamika politik tanah air, tegas menyatakan bahwa menggeser pilkada ke DPRD bukan solusi cerdas untuk memberantas money politics. Malah, bisa jadi sebaliknya: transaksi gelap semakin subur, tapi kali ini terkonsentrasi pada segelintir anggota dewan saja.
Baca Juga: Bukan Cuma Obesitas, Berikut Bahaya Minuman Manis bagi Tulang yang Jarang Disadari!
"Penegakan hukum kita masih lemah, budaya suap dan upeti belum benar-benar hilang. Kalau pilkada lewat DPRD, politik uang bukan berkurang, tapi sangat mungkin makin menjadi-jadi," ujar Pangi belum lama ini.
Ia mengakui, pilkada langsung yang kita jalani sekarang memang punya masalah sendiri, seperti jual beli suara di tingkat grassroots yang masih marak di banyak tempat.
Namun, menurutnya, memusatkan pemilihan pada DPRD justru berisiko membuat ongkos politik per kandidat melonjak tinggi, karena calon harus "merayu" dukungan dari orang-orang terbatas yang punya hak suara.
Pengalaman masa lalu jadi pelajaran berharga. Sebelum era reformasi, ketika pilkada masih di tangan DPRD, cerita tentang "pemeliharaan" intensif terhadap anggota dewan bukan rahasia lagi. Mulai dari fasilitas mewah, liburan ditanggung, hingga uang saku tebal, semuanya dilakukan agar suara terkumpul.
Pangi bilang, kalau sistem itu dihidupkan lagi, bukan mustahil pola serupa bakal terulang, bahkan mungkin lebih sophisticated karena dilakukan di balik layar. Dampaknya tak hanya soal uang, tapi juga akuntabilitas: kepala daerah terpilih cenderung lebih patuh pada elite DPRD daripada rakyat yang seharusnya mereka layani.
Di sisi lain, dukungan kuat datang dari Partai Gerindra, yang melihat pilkada via DPRD sebagai langkah rasional. Sekjen Gerindra Sugiono menekankan, mekanisme ini jauh lebih hemat, baik dari segi waktu, proses, maupun anggaran negara. Ia menyebut data bahwa pada 2015, dana untuk pilkada baru sekitar Rp7 triliun, tapi melonjak drastis jadi lebih dari Rp37 triliun di 2024.
Baca Juga: Anak Nyaris Jadi Korban, Rumah Komedian Diding Boneng Ambruk Usai Hujan Deras
Selain Gerindra, partai seperti Golkar, PAN, dan PKB juga cenderung mendukung, dengan argumen serupa: mengurangi beban fiskal dan potensi polarisasi masyarakat yang sering muncul saat kampanye langsung. Mereka yakin, karena anggota DPRD sudah dipilih rakyat, esensi demokrasi tetap terjaga.
Namun, perdebatan ini jelas belum akan selesai cepat. Banyak pihak, termasuk dari kalangan masyarakat sipil dan partai oposisi seperti PDIP serta Demokrat, menolak keras, melihatnya sebagai kemunduran demokrasi yang bisa memperkuat oligarki politik dan melemahkan kedaulatan rakyat langsung.***
