INSIBERNEWS - Negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, mengambil langkah bersejarah dengan menandatangani Deklarasi New York.
Dokumen ini mengecam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 sekaligus menyerukan pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan.
Deklarasi tersebut juga menegaskan perlunya pelucutan senjata Hamas dan diakhirinya kekuasaan kelompok tersebut di Gaza. Tujuan akhirnya adalah membuka jalan bagi solusi politik yang lebih damai dan stabil bagi wilayah tersebut.
Baca Juga: Ari Lasso Tampil Mesra dengan Pacar Baru di Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Siapa Itu?
Kesepakatan ini lahir di tengah konferensi PBB yang difokuskan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara. Deklarasi didukung oleh 17 negara, 22 anggota Liga Arab, serta seluruh anggota Uni Eropa.
Isi dokumen menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina merdeka, bebas militer, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel menjadi tujuan akhir. Gagasan ini juga mengarah pada integrasi kawasan Timur Tengah yang lebih stabil.
“Deklarasi ini bukan hanya dokumen, tapi peta jalan yang konkret menuju akhir dari siklus konflik yang berkepanjangan,” ujar salah satu diplomat senior yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: 212 Merek Beras Tak Sesuai Standar, Kementan dan Penegak Hukum Bergerak
Rencana yang disepakati mencakup tahapan yang jelas, mulai dari gencatan senjata, penarikan senjata, pembentukan pemerintahan transisi, hingga berdirinya negara Palestina yang diakui penuh oleh komunitas internasional.
Deklarasi New York juga dipandang sebagai sinyal kuat bahwa negara-negara Arab dan Muslim tidak lagi ingin terjebak dalam pusaran konflik tanpa akhir. Dukungan dari Uni Eropa memberi dorongan politik yang signifikan bagi rencana ini.
Baca Juga: PPATK Bekukan 140 Ribu Rekening Nganggur Senilai Rp428 Miliar, Potensi Celah Pencucian Uang
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam deklarasi ini sejalan dengan posisi politik luar negerinya yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara.
Langkah ini diharapkan menjadi titik balik dalam upaya mengakhiri konflik hampir delapan dekade antara Israel dan Palestina, sekaligus membuka peluang baru bagi perdamaian di kawasan yang selama ini dihantui ketegangan berkepanjangan.***