Dalam konteks saat ini, lanjut Budi, KPK terus mendorong pendekatan preventif dan edukatif agar masyarakat lebih sadar terhadap bahaya korupsi.
Namun untuk bisa menjalankan program pencegahan secara menyeluruh dan menyentuh semua lapisan masyarakat, lembaga ini tetap butuh pendanaan yang memadai.
Baca Juga: Perseteruan HYBE dan Min Hee Jin Memanas, Polisi Nyatakan Tak Ada Unsur Pidana
KPK berharap pemerintah dan DPR bisa memahami urgensi permintaan tambahan anggaran ini. Sebab tanpa dukungan penuh, pemberantasan korupsi di Indonesia dikhawatirkan hanya akan jalan di tempat dan gagal menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.