Dalam konteks saat ini, lanjut Budi, KPK terus mendorong pendekatan preventif dan edukatif agar masyarakat lebih sadar terhadap bahaya korupsi.
Namun untuk bisa menjalankan program pencegahan secara menyeluruh dan menyentuh semua lapisan masyarakat, lembaga ini tetap butuh pendanaan yang memadai.
Baca Juga: Perseteruan HYBE dan Min Hee Jin Memanas, Polisi Nyatakan Tak Ada Unsur Pidana
KPK berharap pemerintah dan DPR bisa memahami urgensi permintaan tambahan anggaran ini. Sebab tanpa dukungan penuh, pemberantasan korupsi di Indonesia dikhawatirkan hanya akan jalan di tempat dan gagal menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Dapat Izin Bangun Kampung Haji RI di Makkah dari Putra Mahkota Arab Saudi
Lita Gading Ogah Minta Maaf ke Ahmad Dhani Meski Dipolisikan: Kami Tak Merasa Salah!
Harumkan Indonesia, Penampilan TNI di Paris Curi Perhatian Media Internasional
Perseteruan HYBE dan Min Hee Jin Memanas, Polisi Nyatakan Tak Ada Unsur Pidana
Ngalahin Idol Nyata? Ost KPop Demon Hunters Cetak Sejarah Musik Global!
Bikin Heboh! Cuma Petugas Kebersihan Tapi Gaji Setara Manajer, Gimana Bisa?
Tiba Bersama Hotman Paris, Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kedua Kejagung soal Pemeriksaan Kasus Pengadaan Chromebook
Ketemu Kate Middleton Bawa Boneka Labubu? Urvashi Rautela Tuai Kritik di Wimbledon 2025
Dulu Hina BTS, Kini Bikin Geger Lagi: Rapper BFree Resmi Dihukum Penjara, Kenapa?
DPR Minta Meta, Tiktok dan YouTube Batasi Penggunaan Akun Ganda, Ada Apa?