INSIBERNEWS - Iran mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar pertemuan darurat menyusul serangan udara Israel yang diklaim telah menghantam wilayah kedaulatannya.
Serangan ini disebut Teheran sebagai aksi kriminal yang tak hanya melanggar hukum internasional, tapi juga berisiko besar menggagalkan berbagai upaya diplomatik yang sedang berjalan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan bahwa permintaan resmi telah diajukan kepada PBB. Ia juga menyebut Teheran tengah berkoordinasi intensif dengan mitra-mitra regional untuk merespons tindakan yang dinilai sangat provokatif tersebut.
“Dewan Keamanan punya tanggung jawab besar. Serangan brutal dari rezim ini harus diselidiki secara serius dan ditindak melalui mekanisme internasional yang sah,” ujar Baghaei dalam pernyataan resminya, dikutip media lokal.
Baca Juga: Melalui Rumah BUMN, BRI Cetak UMKM Siap Ekspor: Kisah Sukses Baker’s Gram
Lebih lanjut, Baghaei menyebut Amerika Serikat ikut bertanggung jawab karena diduga memberikan ruang bagi Israel untuk melancarkan serangan.
“Tidak masuk akal kalau serangan sebesar ini terjadi tanpa restu dari Washington. Ini bukan hanya pelanggaran terhadap Iran, tapi juga ancaman bagi stabilitas kawasan,” tegasnya.
Baca Juga: Hanya 1 Kali Raih Kekalahan, Ini Perjalanan Iran di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup A
Situasi makin tegang setelah Iran mengungkap bahwa fasilitas rudal dan nuklir miliknya menjadi target serangan, yang menewaskan lebih dari 100 orang, termasuk pejabat militer dan ilmuwan.
Sekitar 380 orang lainnya dilaporkan terluka. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel, menewaskan tiga warga dan melukai puluhan lainnya. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan potensi perang terbuka yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Ketegangan ini pun mengguncang proses negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat, yang selama ini dimediasi oleh Oman. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa putaran keenam pembicaraan, yang sedianya digelar pada Minggu, kemungkinan besar akan dibatalkan.
“Dengan kondisi seperti ini, sulit membayangkan pembicaraan akan berjalan. Anda tidak bisa di satu sisi bicara soal diplomasi, tapi di sisi lain membiarkan serangan terhadap kedaulatan kami,” kata Baghaei.