10 Nama ini Masuk Daftar Menteri dengan Kinerja Terburuk, Prabowo Bakal Rencanakan Reshuffle?

INSIBERNEWS - Dalam rangka memperingati 100 hari kerja dari Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

Center of Economic and Law Studies (Celios), lembaga penelitian independen yang fokus pada kebijakan publik dan kajian ekonomi, merilis daftar 10 menteri dengan kinerja terburuk.

Menyoroti hal tersebut, isu mengenai reshuffle kabinet pun mulai mencuat dan ramai diperbincangkan.

Baca Juga: Apa Tujuan Prabowo Siapkan Retreat 10 Hari di Magelang untuk Kepala Daerah Terpilih?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan tanggapannya bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan wewenang Presiden Prabowo.

"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Terkait hal ini, sejumlah anggota dalam Kabinet Merah Putih sebelumnya sempat menuai sorotan publik akibat skandal yang dilakukan.

Baca Juga: Pemerintah Berupaya Turunkan Harga Tiket Mudik Lebaran 2025, AHY: akan Ada Rapat Koordinasi

Seperti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang mengakui bahwa penggunaan kop surat kementerian dalam undangan haul orang tuanya adalah murni kesalahan administrasi.

Kemudian, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk bidang Kerukunan Umat Beragama, memutuskan mundur dari jabatan.

Setelah dirinya mendapat kritik akibat video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.

Baca Juga: Menarik! Mahfud MD Ungkap Cara Usut Kasus Pagar Laut Ilegal di Banten yang Masih Misteri

Terakhir, pada 20 Januari 2025, ratusan pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan aksi damai terhadap kebijakan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang memecat sejumlah pegawai secara mendadak.

Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa jajaran pimpinan MPR berencana untuk bertemu Presiden Prabowo guna mendiskusikan berbagai persoalan negara sehubungan dengan 100 hari kerja pemerintahan.