KPA: Rencana Pengentasan Mafia Tanah dan Penyelesaian Konflik Agraria Jangan Hanya Lip Service

Tantangan Penyelesaian Konflik Agraria

Dewi menambahkan, salah satu tantangan utama dalam penyelesaian konflik agraria adalah penerbitan izin-izin tanah yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan petani.

Penerbitan konsesi yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak menyebabkan ketidakadilan, sehingga menimbulkan perlawanan dari masyarakat yang merasa dirugikan.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini, dengan melakukan penataan ulang kebijakan pertanahan dan melakukan evaluasi terhadap konsesi-konsesi yang telah dikeluarkan selama ini. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin transparansi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban dalam konflik agraria,” kata Dewi.

Menurut Dewi, penyelesaian konflik agraria memerlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pertanahan yang ada tidak hanya berpihak pada kepentingan korporasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani dan masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.

 Baca Juga: Pencairan Gaji Pensiunan PNS Desember 2024 Serta Tunjangan Anak dan Pasangan Naik 12%

Pernyataan Dewi ini mengingatkan bahwa penyelesaian konflik agraria bukanlah perkara mudah, dan membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk menghindari terulangnya kesalahan yang sama di masa lalu.