Menkeu Purbaya Pastikan Dukungan Perumahan Berlanjut, MBR Jadi Prioritas Utama

INSIBERNEWS - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berbagai skema pembiayaan dan insentif fiskal terus disiapkan agar semakin banyak keluarga dapat memiliki hunian layak dengan harga yang tetap terjangkau.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah strategis dalam rapat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) guna menjaga harga jual rumah susun tetap berada dalam jangkauan masyarakat.

Baca Juga: Rupiah Kembali Menguat, Meredanya Konflik Timur Tengah Bikin Pasar Lebih Tenang

Menurut Purbaya, kebutuhan akan hunian yang layak bukan hanya berkaitan dengan sektor properti semata, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan program perumahan dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan terus memperkuat berbagai instrumen pembiayaan dan dukungan fiskal agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mengakses rumah pertama mereka," ujarnya.

Baca Juga: Venezuela Lumpuh Diguncang Gempa 7,5 Magnitudo, Basarnas Indonesia Siap Turun Tangan

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga hunian yang selama beberapa tahun terakhir menjadi tantangan bagi masyarakat yang ingin membeli rumah pertama. Dengan adanya insentif fiskal, beban biaya yang ditanggung pengembang maupun konsumen diharapkan dapat berkurang.

Purbaya juga menekankan bahwa keberhasilan program perumahan nasional tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat.

Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, sektor perbankan, pengembang properti, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar target penyediaan rumah rakyat dapat tercapai secara optimal.

Baca Juga: Modus Minta Pijat pada Santriwati, Pengasuh Ponpens di Semarang jadi Tersangka Kasus Pencabulan

Di tengah tingginya kebutuhan hunian di Indonesia, langkah ini dinilai menjadi salah satu upaya konkret untuk memperluas akses kepemilikan rumah.

Pemerintah berharap kombinasi dukungan fiskal, kemudahan pembiayaan, dan sinergi lintas sektor dapat membantu lebih banyak masyarakat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri.(*)