Indonesia Tegaskan Dewan Perdamaian Bukan Tandingan PBB, Fokus Kawal Stabilitas Gaza–Palestina

INSIBERNEWS - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian dunia.

Penegasan ini disampaikan menyusul langkah Indonesia yang resmi bergabung sebagai salah satu founding member lembaga internasional tersebut.

Baca Juga: Foto Terakhir Lula Lahfah Tersebar di Medsos, Awkarin Hingga Jennifer Coppen Minta Penyebar Bernhenti dan Take Down

Penjelasan itu disampaikan Sugiono saat menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Jumat (23/1/2026). Ia menyebut masih banyak pihak yang keliru memahami posisi dan mandat BoP, sehingga perlu diluruskan sejak awal agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di tingkat global.

"Tentu saja tidak. Sejak awal juga sudah ditegaskan bahwa badan ini tidak dibentuk untuk menggantikan PBB," ujar Menlu Sugiono di Davos.

Menurut Sugiono, Dewan Perdamaian hadir sebagai mekanisme tambahan dalam arsitektur diplomasi internasional, khususnya untuk merespons situasi konflik yang membutuhkan perhatian cepat dan terkoordinasi. BoP dirancang untuk memperkuat upaya perdamaian, bukan mengambil alih fungsi lembaga multilateral yang sudah ada.

Baca Juga: Nama Cha Eun Woo Terseret Dugaan Penggelapan Pajak, Skema One-Man Agency Jadi Sorotan

Ia menjelaskan, BoP lahir dari keprihatinan bersama komunitas internasional terhadap krisis kemanusiaan yang terus berulang, terutama di Gaza dan wilayah Palestina. Konflik berkepanjangan dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih fokus pada fase pascakonflik, mulai dari stabilisasi hingga pemulihan kehidupan masyarakat sipil.

"Dewan Perdamaian memiliki mandat untuk memonitor administrasi stabilisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascakonflik," kata Sugiono.

Baca Juga: Persija Resmi Datangkan Shayne Pattynama, Macan Kemayoran Tambah Amunisi Timnas

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa BoP akan berperan sebagai forum koordinasi negara-negara yang memiliki kepedulian dan komitmen nyata terhadap perdamaian. Pendekatan yang diusung tidak hanya bersifat politik, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan, pembangunan, dan tata kelola pascakonflik.

Keputusan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota pendiri, lanjut Sugiono, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh.

Indonesia memandang partisipasi aktif dalam forum-forum perdamaian global sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional.

Baca Juga: Emas Makin Menggila, Harga Dunia Hampir Sentuh USD5.000 di Tengah Gejolak Global