Presiden Prabowo Tegaskan Perang Terhadap Tambang Ilegal di WEF 2026

INSIBERNEWS - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam memberantas praktik ilegal di sektor sumber daya alam saat berbicara di hadapan para pemimpin dunia dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.

Di forum bergengsi tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup 1.000 tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum paling berani dalam sejarah pengelolaan kehutanan dan sumber daya alam nasional.

Baca Juga: Manchester United Siap Angkat Kisah Legendaris ke Layar, Serial Drama Sejarah Segera Diproduksi

“Hingga hari ini, kami sudah menutup seribu tambang ilegal. Namun, laporan terbaru menunjukkan masih ada sekitar seribu tambang ilegal lainnya yang sedang kami tindak,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Kamis (22/1).

Sita Jutaan Hektare Lahan Ilegal
Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo menyebut aparat negara berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan yang digunakan secara ilegal untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan.

Selain itu, pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar hukum karena membuka lahan di kawasan hutan lindung.

Baca Juga: Fantagio Terseret, Cha Eun Woo Diterpa Dugaan Penggelapan Pajak Fantastis Rp230 Miliar

Total lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 1,01 juta hektare. Jika digabungkan dengan temuan sebelumnya, Prabowo menilai langkah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah penegakan hukum sektor kehutanan Indonesia.

“Ini adalah penegakan hukum paling tegas dan paling berani yang pernah dilakukan Indonesia,” tegasnya.

Bongkar Penyelewengan BBM dan Minyak Mentah
Tak hanya di sektor kehutanan, Presiden juga menyoroti keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengungkap skandal besar penyelewengan tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Ia menyebut praktik tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip supremasi hukum.

Baca Juga: Pidato Prabowo di WEF 2026, Optimisme Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Akan Kejutkan Dunia

Prabowo bahkan menyinggung perilaku segelintir pelaku usaha yang dinilai rakus dan merasa kebal hukum.

“Mungkin mereka mengira bisa menyuap siapa saja, atau merasa tidak perlu tunduk pada kedaulatan negara,” ujarnya dengan nada tegas.