Trump Bentuk Dewan Perdamaian, Tony Blair Masuk Tim Rencana Akhiri Perang Gaza

INSIBERNEWS - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai bagian dari apa yang disebutnya “Dewan Perdamaian”. Dewan ini disiapkan untuk mengawasi implementasi rencana 20 poin Presiden AS yang ditujukan mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Gedung Putih menyampaikan pada Jumat (16/1/2026) bahwa Tony Blair masuk dalam jajaran tujuh anggota eksekutif pendiri dewan tersebut. Kehadiran Blair dinilai memberi bobot diplomatik, mengingat pengalamannya dalam isu-isu perdamaian dan Timur Tengah.

Baca Juga: Danantara Bidik Tekstil Jadi BUMN Baru, Fokus Serap Tenaga Kerja Nasional

Selain Blair, dewan itu juga diisi sejumlah nama berpengaruh di lingkaran kebijakan luar negeri AS. Mereka antara lain menantu Presiden Trump, Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, serta Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

Anggota lain yang turut bergabung adalah investor Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Robert Gabriel. Komposisi ini mencerminkan pendekatan yang memadukan jalur politik, diplomasi, dan ekonomi dalam penyelesaian konflik.

Baca Juga: Miris! Berkedok Surat Tugas Yayasan, Uang Sedekah Warga untuk Anak Yatim Dipakai Berjudi

Gedung Putih menyebut Dewan Perdamaian akan berperan mengawasi, memberi rekomendasi, dan memastikan pelaksanaan rencana perdamaian berjalan sesuai kerangka yang telah ditetapkan Presiden AS.

“Dewan ini dibentuk untuk memastikan setiap langkah menuju perdamaian diawasi secara serius dan terkoordinasi,” demikian pernyataan resmi Gedung Putih.

Di sisi lain, perkembangan penting juga terjadi di kawasan. Komite Administrasi Gaza resmi dibentuk dalam pertemuan di Kairo. Badan ini akan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta proses rekonstruksi Gaza pascaperang.

Baca Juga: Harga Minyak RI Terkoreksi di Akhir Tahun, Bayang-bayang Oversupply Tekan ICP

Pembentukan komite tersebut seiring dengan dimulainya fase kedua gencatan senjata. Dalam tahap ini, komite direncanakan mengelola layanan dasar bagi warga Gaza, termasuk kesehatan, logistik, dan infrastruktur sipil.

Skema transisi ini juga mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah Gaza, dengan pengawasan keamanan sementara yang melibatkan aktor internasional. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga stabilitas hingga pemerintahan sipil Gaza dapat berfungsi penuh.***