Konvoi Truk Angkut Sawit di Aceh Picu Kecaman Usai Banjir Bandang

INSIBERNEWS - Sebuah video yang beredar di media sosial memicu kemarahan publik setelah memperlihatkan deretan truk pengangkut hasil perkebunan kelapa sawit melintasi salah satu jalan utama di Provinsi Aceh.

Rekaman itu diunggah oleh akun Instagram @jakarta.keras pada Jumat, 12 Desember 2025, dan menampilkan iring-iringan truk yang tetap beroperasi meski masyarakat setempat baru saja diguncang banjir bandang akhir November lalu.

Dalam unggahan tersebut, tampak keluhan warga yang masih berjuang membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir.

Baca Juga: Akses Terputus, Warga Bener Meriah Terpaksa Jalan Kaki Berjam-jam Demi Beras dan BBM

“Rumah kami masih berlumpur, bisnis kalian tetap berjalan,” tulis akun itu dalam keterangan videonya.

Akun tersebut juga menyoroti dugaan kegiatan ilegal yang melibatkan oknum pengusaha di sektor kehutanan, pertambangan, dan kelapa sawit yang dianggap telah merusak ratusan ribu hektar hutan di Aceh.

Minimnya kawasan resapan air disebut menjadi salah satu penyebab utama bencana banjir bandang yang melanda Tanah Rencong.

Baca Juga: Dua Matel Tumbang Diserang OTK, Warung-Warung di Kalibata Ikut Jadi Sasaran

"Sebaiknya kalau konvoi membawa bantuan untuk warga saja," tulis akun tersebut

Situasi ini memicu gelombang desakan kepada Kementerian Kehutanan untuk segera mengambil langkah tegas terhadap aktivitas ilegal di kawasan rawan bencana.

Tuntutan Cabut Izin Usaha Sawit dan Penegakan Hukum
Secara terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merilis laporan resmi pada Selasa, 9 Desember 2025, yang mengungkap bahwa perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyebabkan kerusakan hutan dan degradasi daerah aliran sungai (DAS) mencapai 889.125 hektar.

WALHI menegaskan bahwa angka tersebut belum termasuk dampak dari aktivitas ilegal yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Baca Juga: BNPB Ungkap Korban Tewas Banjir-Longsor Sumatera Hampir Tembus 1.000 Jiwa, Pencarian Masih Berjalan di Banyak Titik

"Karenanya WALHI mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera mencabut seluruh perizinan berusaha sektor kehutanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," tulis WALHI.