INSIBERNEWS - Ukraina kembali mempertegas posisinya di tengah pembicaraan intensif mengenai peluang perdamaian dengan Rusia. Pemerintah di Kyiv menolak keras kemungkinan mengubah konstitusi sebagai bagian dari kompromi apa pun dalam proses negosiasi.
Penegasan ini disampaikan seorang anggota delegasi Ukraina yang terlibat dalam diskusi dengan Amerika Serikat, negara-negara mitra, dan juga Rusia, seperti dilaporkan Interfax-Ukraina.
“Kami telah menyatakan bahwa Ukraina tidak akan menerima bentuk pengakuan apa pun, dan Ukraina tidak akan melakukan perubahan apa pun pada konstitusi — ini adalah garis merah,” ujar Oleksandr Bevz, Penasihat Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, menekankan sikap tegas pemerintahnya.
Baca Juga: Menag Minta Konflik Internal PBNU Tak Membesar: 'Semoga Ada Jalan Damai untuk Semua Pihak'
Menurut Bevz, isu teritorial adalah persoalan yang tidak bisa dinegosiasikan sembarangan. Ia menyebut dua prinsip utama yang menjadi dasar sikap Ukraina: garis kontak yang berlaku saat ini harus menjadi titik awal pembicaraan, serta penyelesaian persoalan wilayah harus dilakukan di level para pemimpin nasional, bukan sekadar di meja teknis.
Pernyataan tersebut keluar di tengah perundingan diplomatik yang makin intens antara Kyiv dan Washington. Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, mengatakan bahwa pihaknya dan para negosiator dari AS telah mencapai kesepakatan prinsip untuk sebagian besar elemen dalam rencana perdamaian yang tengah disusun.
Menariknya, rencana yang diajukan Washington itu disebut telah banyak berubah dibanding rancangan awalnya yang terdiri dari 28 poin.
Baca Juga: Gelombang PHK di Singapura Sepanjang 2025 Bikin Cemas, Sektor Bergaji Tinggi Paling Terpukul
Meski begitu, Kyiv tetap memegang kendali narasi. Pemerintah Ukraina menegaskan bahwa setiap perkembangan dalam perencanaan perdamaian harus tetap menjamin kedaulatan negara dan tidak mengorbankan integritas wilayah.
Sikap tegas ini menjadi cerminan kekhawatiran publik Ukraina yang menolak kompromi yang dianggap berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Rusia.
Pada Selasa (25/11), Presiden Volodymyr Zelensky menyampaikan bahwa versi terbaru dari rencana perdamaian yang tengah dibahas bersama sekutu dapat menjadi landasan menuju “kesepakatan yang lebih mendalam.”
Meski tidak merinci isi pembaruan tersebut, Zelensky menunjukkan sikap optimis bahwa dokumen itu bisa berkembang seiring proses negosiasi yang terus berjalan.
Sementara itu, analis politik di Kyiv menilai bahwa ketegasan Ukraina soal konstitusi merupakan cara untuk menghindari jebakan politik jangka panjang. Sebab, perubahan konstitusi dapat membuka celah hukum yang membuat posisi Ukraina semakin rapuh dalam perundingan berikutnya ataupun di hadapan tekanan internasional.
Artikel Terkait
KPK Dinilai Lamban Soal Penetapan Tersangka Kasus Kuota Haji, Pengamat Hukum: Jangan Terpengaruh yang Negatif!
KPK Tunggu Keppres Rehabilitasi, Pembebasan Ira Puspadewi Diperkirakan Hari Ini
Aceh Dikepung Banjir, 10 Daerah Masuk Status Darurat Hidrometeorologi
Karena Kelalaiaian Penumpang Kereta Comummuterline Tinggalkan Tumbler, Satu Petugas KRL Hilang Pekerjaan
Target 100 Ribu Peserta, Pemerintah Mulai Persiapkan Magang Nasional Batch III
Kebakaran Hebat Hanguskan Apartment di Hongkong, Sedikitnya 44 Orang Tewas dan Ratusan Hilang
Sekolah Bakal Ajarkan Bahasa Portugis? Begini Kata Mendikdasmen soal Penguatan Kurikulum Bahasa Asing
Soroti Dugaan Aktivitas Tambang Ilegal di Sekitar Bandara IMIP, Bahlil Ungkap Presiden Prabowo Minta Lakukan Penindakan Tanpa Kompromi
Gelombang PHK di Singapura Sepanjang 2025 Bikin Cemas, Sektor Bergaji Tinggi Paling Terpukul
Menag Minta Konflik Internal PBNU Tak Membesar: 'Semoga Ada Jalan Damai untuk Semua Pihak'