Mahfud MD Desak Audit Proyek Kereta Cepat Whoosh, Sindir Peralihan Mitra yang Dinilai Sarat Masalah

INSIBERNEWS – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali angkat bicara soal proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang kini jadi sorotan publik.

Ia menilai, langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap menanggung beban utang proyek tersebut patut diapresiasi, namun tetap perlu diikuti dengan pembongkaran menyeluruh terhadap mekanisme pengadaannya.

Baca Juga: Buntut Jual Beli Jabatan ASN di Serang, BKPSDM Lakukan Pemanggilan Sejumlah Pihak

Menurut Mahfud, tanggung jawab terhadap proyek strategis nasional sebesar itu tidak cukup hanya sebatas kesiapan menanggung utang. Ia menegaskan bahwa proses pengadaan dan pemilihan mitra kerja sama harus dibuka kembali secara transparan agar publik mengetahui apakah ada pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di masa lalu.

“Hari ini Pak Prabowo bilang, ‘sudahlah Whoosh itu urusan kecil, saya tanggung jawabnya.’ Itu bagus,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube Rhenald Kasali yang tayang pada Kamis, 6 November 2025.

“Tapi yang juga penting adalah membongkar ulang bagaimana proses pengadaan proyek itu berjalan. Dari situlah kita bisa tahu ada tidaknya unsur penyimpangan,” lanjutnya.

Baca Juga: Rupiah Melemah Tipis Jumat Ini, Sentimen Global Masih Tekan Nilai Tukar

Mahfud mengingatkan bahwa sejak awal, proyek kereta cepat ini sudah menuai kritik karena perubahan kerja sama dari Jepang ke Tiongkok dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tanpa keterbukaan kepada publik. Menurutnya, langkah itu menjadi pintu masuk berbagai potensi penyalahgunaan wewenang.

“Kalau proyek yang awalnya dengan Jepang tiba-tiba dipindah ke Cina tanpa penjelasan, itu sudah jelas ada yang tidak beres. Saya bilang itu bentuk korupsi,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Baca Juga: NU dan Muhammadiyah Kompak Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Singgung Soal Sejarah

Ia juga membeberkan bahwa akibat keputusan tersebut, beban utang negara melonjak drastis. Jika menggunakan skema Jepang, bunga tahunan hanya berkisar Rp73 miliar hingga Rp75 miliar. Namun setelah beralih ke Tiongkok, jumlahnya membengkak hingga mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.

Lebih jauh, Mahfud menyoroti ketidakkonsistenan pemerintah dalam pembiayaan proyek Whoosh.

Ia menilai, pada awalnya pemerintah tegas menyebut proyek ini tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun di tengah jalan muncul aturan yang justru membuka peluang intervensi dana publik.

Baca Juga: Mendag Budi Santoso Ingatkan Bahaya Thrifting, Ajak Masyarakat Cintai Produk Lokal