NCW Minta KPK Segera Periksa Jokowi hingga Empat Mantan Menteri Terkait Isu Dugaan Korupsi Kereta Cepat

INSIBERNEWS - Ramainya polemik dugaan penyelewengan dana dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Kereta Whoosh menuai perhatian hangat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengusut dugaan mark-up proyek tersebut. National Corruption Watch (NCW) menilai pemeriksaan juga harus dilakukan terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan empat mantan menteri di kabinetnya.

Keempat mantan menteri tersebut dianggap memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari penunjukan mitra proyek hingga pembiayaan.

Baca Juga: KPK dan BPK Sisir Ribuan SPBU, Dalami Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi Pertamina

Adapun, empat tokoh itu adalah Rini Soemarno selaku mantan Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai mantan Menko Marves, Budi Karya Sumadi yang kala itu menjabat Menteri Perhubungan, serta Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.

“Sudah seharusnya KPK memeriksa semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proyek ini. Mereka punya peran strategis dalam menentukan arah dan kontraktor proyek Kereta Whoosh,” ujar Ketua DPP NCW, Hanifa Sutrisna, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dugaan mark-up dalam proyek yang digarap konsorsium Indonesia–China itu bukan hal sepele. Nilai investasi proyek tersebut mencapai lebih dari US$7,2 miliar atau sekitar Rp120 triliun.

Baca Juga: Direktur Mecimapro Resmi Jadi Tersangka Dugaan Penggelapan Dana Konser TWICE di Jakarta

Hanifa menyebut angka investasinya sangat besar dan melonjak jauh dari perencanaan awal. Sehingga diperlukan audit menyeluruh agar publik tahu ke mana sebenarnya dana itu mengali.

Ia juga menyoroti peran Sri Mulyani yang disebutnya sebagai “tokoh kunci” di balik pembiayaan proyek tersebut.

Menurut Hanifa, posisi Menkeu yang mengatur alokasi pendanaan menjadikannya memiliki informasi lengkap tentang struktur utang dan aliran dana proyek KCJB.

Baca Juga: Atap Asrama Ponpes Situbondo Runtuh, 1 Santriwati Tewas dan 18 Luka-Luka

Tak hanya itu, Hanifa menilai penolakan Menteri Keuangan saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa, terhadap penggunaan APBN untuk menutupi utang proyek KCJB, bisa jadi merupakan sinyal bahwa ada hal yang tidak beres.

“Purbaya tampaknya tahu bahwa ada kejanggalan dalam proyek ini. Penolakannya memakai APBN bukan sekadar soal efisiensi, tapi bisa jadi karena dia melihat ada indikasi penyimpangan,” ujarnya.