Proyek Kereta Cepat Kembali Jadi Sorotan, Pengamat Nilai Jokowi Punya Peran Sentral dalam Keputusan Awal

INSIBERNEWS - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang kini dikenal dengan nama Whoosh kembali menjadi perbincangan hangat publik. Di tengah kebanggaan atas kemajuan teknologi transportasi di Indonesia, muncul tanda tanya besar mengenai siapa yang sebenarnya harus menanggung beban utang raksasa dari proyek ambisius ini.

Pengamat kebijakan publik sekaligus ekonom, Agus Pambagio, menilai bahwa persoalan utang yang kini membayangi proyek Whoosh tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menyebut keputusan strategis pada awal proyek merupakan akar dari polemik yang terjadi hingga kini.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Ekonomi RI Mulai Pulih, Permintaan Listrik Baru Jadi Sinyal Positif

“Tentu orang nomor satu republik ini, Pak Jokowi. Karena waktu itu (2014–2015) beliau presiden,” ujar Pambagio dalam sebuah diskusi publik yang membahas evaluasi proyek-proyek besar nasional.

Menurut Agus, sejak awal Jepang sebenarnya sudah menawarkan proposal kerja sama dengan bunga pinjaman yang sangat rendah, yakni sekitar 0,1 persen, melalui skema antar pemerintah (G to G).

Namun, tawaran itu tidak diambil. Pemerintah justru memilih melanjutkan proyek melalui skema business to business (B to B) yang dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN.

Baca Juga: Kasus Kematian Mahasiswa Unud, RSUP Prof Ngoerah Hentikan Sementara Koas yang Diduga Terlibat Perundungan

“Presiden yang meminta Bu Rini (Soemarno) untuk meneruskan ke China karena Jonan (saat itu Menteri Perhubungan) tidak bersedia. Jadi keputusan untuk beralih dari Jepang ke China datang langsung dari Presiden,” jelasnya.

Pambagio menambahkan, keputusan itu berdampak panjang. Skema pembiayaan B to B yang melibatkan konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China membuat risiko finansial tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah, namun tetap berimbas pada keuangan negara ketika proyek mengalami pembengkakan biaya.

Baca Juga: Inflasi Oktober Diprediksi Naik, Cuaca Buruk dan Biaya Logistik Jadi Biang Kerok

Hingga kini, total nilai proyek yang awalnya diperkirakan sekitar Rp86 triliun telah membengkak menjadi lebih dari Rp113 triliun. Kenaikan biaya itu disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari pembebasan lahan yang molor, perubahan desain jalur, hingga kenaikan harga bahan baku selama masa konstruksi.

Agus juga menyoroti kurangnya kajian mendalam terhadap dampak ekonomi jangka panjang dari proyek tersebut.

Menurutnya, meski Whoosh telah beroperasi dan membawa kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, evaluasi terhadap manfaat ekonominya masih harus dilakukan secara objektif.

Baca Juga: Kucurkan Dana Rp16 Triliun, Danantara Siap Dorong Pasar Modal Jelang Akhir Tahun