Gaya Komunikasi Menkeu Purbaya Disorot DPR, Diminta Fokus dan Stop Komentari Kementerian Lain

INSIBERNEWS - Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), gaya komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa menuai perhatian.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyatakan memberikan dukungan pada kebijakan keuangan yang dilakukan Purbaya, namun dirinya mengingatkan untuk melakukan perbaikan pada cara berkomunikasi sang Menteri.

Menkeu Purbaya diminta untuk berhenti mengomentari kebijakan yang diputuskan oleh Kementerian lain.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Gelar Pertemuan Rutin dengan Investor, Upaya Bangun Kembali Kepercayaan Pasar

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain, fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya, dikutip dari laman DPR pada Selasa, 14 Oktober 2025.

DPR: Kebijakan Harus Dibicarakan Bersama
Dalam kesempatan itu, Misbakhun juga menyinggung tentang kebijakan Purbaya yang akan mengambil alih dana tak terserap di kementerian/lembaga (K/L).

Salah satu pernyataan yang disoroti Misbakhun adalah saat Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.

Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri sehingga tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.

Baca Juga: Teken Gencatan Senjata Gaza di KTT Mesir, Donald Trump Sempat Bisik-bisik ke Prabowo saat Mikrofon Menyala

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR,” imbuhnya.

“Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan, nah hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tambah politikus dari Partai Golkar itu.

DPR Tetap Mendukung Arah Kebijakan Menkeu Purbaya
Mengenai kebijakan pajak, Misbakhun mengatakan bahwa kenaikan PPN harus ditahan atau justru menurunkan ke angka 10 persen hingga 8 persen.

Baca Juga: Deretan Bansos Cair Oktober 2025: PKH, BPNT, hingga PIP Kembali Disalurkan Pemerintah, Cek Sekarang!

Hal tersebut, menurut Misbakhun bisa membantu untuk membuat daya beli masyarakat meningkat.