Anies Baswedan Soroti Lonjakan PHK dan Desak Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja yang Layak

INSIBERNEWS - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, tren ini menjadi alarm serius bahwa kondisi dunia kerja di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 10 Oktober 2025, Anies menyebut jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan terus naik setiap tahun.

“Di tahun 2023 ada sekitar 64 ribu kasus PHK, naik jadi 77 ribu di 2024. Sementara baru setengah tahun ini di 2025, sudah lebih dari 42 ribu orang kehilangan pekerjaan,” ucapnya.

Baca Juga: Beberapa Bank Daerah Berebut Penempatan Dana Pemerintah, Menkeu: Akan Diseleksi Ketat

Anies menekankan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik data itu, kata dia, ada keluarga yang harus berjuang untuk bertahan hidup.

“Di balik angka-angka ini, ada ayah yang begadang memikirkan tagihan listrik, ada ibu yang harus menjelaskan ke anak kenapa tidak bisa beli susu, ada anak muda fresh graduate yang mimpinya buyar,” ujarnya.

Menurut Anies, setelah terkena PHK, banyak pekerja yang akhirnya terpaksa beralih ke sektor informal karena sulitnya mencari pekerjaan baru di sektor formal.

“Sebagian besar dari mereka tidak pindah ke pekerjaan formal, tapi jatuh ke sektor informal — berdagang kecil-kecilan, jualan online, jadi ojek online, atau pekerja serabutan,” katanya.

Baca Juga: Dituntut 11 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Tetap Santai dan Siap Lawan Balik di Sidang Pembelaan

Ia menilai, meski pekerjaan informal tetap menghasilkan uang, namun hidup jadi serba tidak pasti. Tak ada jaminan sosial, tidak ada tunjangan hari raya (THR), dan apalagi pensiun.

“Kerjaan sih ada, tapi hidup tetap susah,” tambahnya dengan nada prihatin.

Anies juga menyinggung dampak domino dari PHK massal yang tak hanya memukul pekerja, tapi juga menekan daya beli masyarakat. Kondisi ini, menurutnya, bisa memperlambat laju ekonomi nasional karena konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

“Kalau ribuan orang kehilangan penghasilan tetap, pasar jadi sepi, pedagang kecil ikut terdampak. Ini bukan sekadar masalah pekerja, tapi masalah ekonomi kita bersama,” tegasnya.

Baca Juga: Gempa Dahsyat 7,6 Magnitudo Guncang Mindanao-Filipina, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami untuk Sulut dan Papua