Indonesia Dapat Tambahan 12 Persen Saham Freeport Tanpa Biaya, Hasil Negosiasi Panjang Pemerintah dan AS

Photo Author
- Kamis, 9 Oktober 2025 | 10:46 WIB
CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani. (Istimewa )
CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani. (Istimewa )

INSIBERNEWS - Pemerintah Indonesia akhirnya dipastikan mendapatkan tambahan 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Keputusan ini menjadi babak baru dalam kerja sama panjang antara Indonesia dan perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat, Freeport McMoRan.

Kepastian tersebut diungkapkan oleh Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.

Menurutnya, kesepakatan ini bukan hasil pertemuan singkat, melainkan buah dari proses negosiasi yang berlangsung intensif selama lebih dari setengah tahun.

Baca Juga: Heboh! Ledakan Misterius di Tangsel: Kaca Bangunan Farmasi Pecah, Polisi Masih Selidiki TKP

“Negosiasi ini sudah berjalan lama, lebih dari enam bulan. Banyak hal yang harus dikaji secara mendalam, terutama terkait struktur kepemilikan dan keuntungan jangka panjang bagi Indonesia,” ujar Rosan kepada awak media di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Rosan menambahkan, kesepakatan ini juga menandai keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di sektor pertambangan strategis.

Tambahan saham ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemegang kendali utama di Freeport Indonesia, yang mengelola tambang tembaga dan emas terbesar di dunia yang berlokasi di Papua.

Baca Juga: BRI Raih Penghargaan Indeks Tempo-IDN Financials 52 Berkat Fundamental Solid

“Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap keuntungan yang dihasilkan dari sumber daya alam Indonesia bisa kembali untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Dengan tambahan 12 persen saham ini, porsi kepemilikan Indonesia di PTFI akan meningkat signifikan.

Sebelumnya, Indonesia melalui MIND ID telah menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia sejak tahun 2018. Penambahan ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah untuk memperluas penguasaan aset strategis tanpa membebani keuangan negara.

Baca Juga: Kalah dari Arab Saudi 2-3 dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Masih Punya Peluang Lolos

Sumber internal BPI menyebutkan, proses finalisasi administrasi dan legalitasnya kini tengah memasuki tahap akhir. Pemerintah menargetkan, pengesahan resmi kepemilikan tambahan saham tersebut akan diumumkan secara terbuka sebelum akhir tahun 2025.

Selain menambah porsi kepemilikan, pemerintah juga mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk tambang. Salah satu fokus utama adalah memastikan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) di Gresik dapat beroperasi penuh untuk mendukung industri nasional.

Halaman:

Editor: Varin Vaprilia Caroline

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X