INSIBERNEWS - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan ancamannya untuk tidak membayar gaji pegawai federal yang terdampak penutupan pemerintah atau government shutdown. Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers di Gedung Putih, Rabu (8/10/2025).
Selama shutdown, pegawai federal memang tidak menerima gaji. Biasanya, gaji mereka baru dibayarkan setelah pemerintah kembali beroperasi normal. Namun Trump menekankan, beberapa pegawai dianggap “tidak pantas” untuk mendapatkan pembayaran seperti biasa.
Baca Juga: Sekjen PBB Sambut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza, Puji Peran Pemimpin Amerika Serikat
“Ada sejumlah orang yang benar-benar tidak pantas untuk diurus dan kami akan mengurus mereka dengan cara yang berbeda,” kata Trump, seperti dikutip Bloomberg.
Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja federal yang tergantung pada gaji bulanan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak serikat pekerja menilai ancaman tersebut dapat menambah tekanan psikologis bagi staf pemerintah.
Kantor Anggaran Gedung Putih (Office of Management and Budget/OMB) yang dipimpin Russell Vought sebelumnya mengeluarkan memo yang menyatakan pegawai federal tidak wajib menerima kompensasi selama shutdown. Hal ini semakin memperjelas sikap administrasi Trump terhadap krisis anggaran.
Ekonom dan analis kebijakan publik menilai keputusan ini bisa berdampak luas, karena gaji pegawai federal menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama di tengah ketidakpastian fiskal.
Sementara itu, anggota Kongres dari kedua kubu politik AS terus berdebat mengenai sumber dana untuk mengakhiri shutdown, namun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan yang memungkinkan pemerintah kembali beroperasi normal.
Trump menekankan, keputusan mengenai pembayaran gaji akan menjadi bagian dari strategi politiknya dalam negosiasi anggaran.
“Kami akan lihat bagaimana hasil negosiasi berjalan,” ujarnya.
Baca Juga: Heboh! Ledakan Misterius di Tangsel: Kaca Bangunan Farmasi Pecah, Polisi Masih Selidiki TKP
Kondisi ini menambah tekanan bagi jutaan pegawai federal di AS yang harus menghadapi ketidakpastian gaji sambil tetap menjalankan tugas penting pemerintahan sehari-hari.***
Artikel Terkait
Kasus Keracunan Program MBG, Kemenkes dan BGN Perkuat Pengawasan Hingga ke Sekolah
Spotify Kini Terintegrasi di ChatGPT, Dengar Musik dan Podcast Cukup Lewat Percakapan
realme 15 Pro Game of Thrones Edition Hadir di Indonesia, Ponsel Megah dengan Sentuhan Dunia Westeros
El Rumi dan Syifa Hadju Siap Menikah, Ahmad Dhani Bocorkan Konsep 'Royal Javanese'
Prabowo Tambah Kursi Wamendagri, Akhmad Wiyagus Resmi Lengkapi Trio di Kemendagri
Kalah dari Arab Saudi 2-3 dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Masih Punya Peluang Lolos
BRI Raih Penghargaan Indeks Tempo-IDN Financials 52 Berkat Fundamental Solid
Heboh! Ledakan Misterius di Tangsel: Kaca Bangunan Farmasi Pecah, Polisi Masih Selidiki TKP
Indonesia Dapat Tambahan 12 Persen Saham Freeport Tanpa Biaya, Hasil Negosiasi Panjang Pemerintah dan AS
Sekjen PBB Sambut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza, Puji Peran Pemimpin Amerika Serikat