Beberapa Bank Daerah Berebut Penempatan Dana Pemerintah, Menkeu: Akan Diseleksi Ketat

INSIBERNEWS - Sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) mulai menunjukkan minat besar untuk memperoleh penempatan dana pemerintah yang saat ini dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Langkah ini dinilai bisa menjadi dorongan bagi penguatan likuiditas di sektor perbankan daerah, sekaligus mendorong pembiayaan sektor riil di berbagai wilayah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa beberapa bank daerah sudah mulai mengajukan ketertarikan secara langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca Juga: Dituntut 11 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Tetap Santai dan Siap Lawan Balik di Sidang Pembelaan

“Bank Jatim kemarin sudah bicara dengan Pak Menteri. Bank DKI juga sudah menyampaikan minat. Bahkan, saya dengar Bank BJB juga tertarik untuk ikut menyalurkan,” ujar Febrio dalam acara Media Gathering APBN 2026, Kamis (9/10).

Namun, Febrio menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam menyalurkan dana tersebut. Setiap bank yang berminat harus melalui proses seleksi yang ketat dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting.

“Kami ingin memastikan bahwa dana negara ini benar-benar aman, tidak disalurkan sembarangan,” ujarnya.

Baca Juga: Gempa Dahsyat 7,6 Magnitudo Guncang Mindanao-Filipina, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami untuk Sulut dan Papua

Selain keamanan dana, pemerintah juga menekankan agar penempatan dana ini memiliki dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dana yang disalurkan ke bank daerah wajib digunakan untuk mendukung sektor produktif, bukan sekadar memperkuat neraca keuangan perbankan.

“Dana yang ditempatkan itu harus mengalir ke sektor riil, membantu UMKM, infrastruktur, atau industri lokal yang bisa mendorong ekonomi daerah. Itu syarat utama,” tambahnya.

Baca Juga: KPK Siap Turun Tangan Awasi Kasus Keracunan di Program Makan Bergizi Gratis

Ia juga menyinggung soal pentingnya aspek manajemen risiko. Pemerintah tidak akan mengambil risiko tinggi, apalagi jika ditemukan potensi masalah tata kelola seperti yang sempat terjadi di beberapa BPD sebelumnya.

“Kalau kami tidak yakin dengan proposalnya, apalagi ada catatan kasus seperti di BJB, tentu itu akan menjadi pertimbangan serius,” jelas Febrio.