18 Gubernur Geruduk Kantor Menkeu: Protes Pemotongan Dana Daerah, Desak Pusat Tanggung Gaji ASN

INSIBERNEWS - Suasana di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10/2025) tampak tak biasa. Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia kompak datang menemui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan untuk menyampaikan keresahan serius terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang dinilai memberatkan dan menghambat laju pembangunan di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Bitcoin Cetak Rekor Baru Capai USD126 Ribu, Pasar Kripto Makin Percaya Diri di Tengah Guncangan Global

Pertemuan yang digelar di tengah meningkatnya tekanan fiskal daerah itu berlangsung cukup panas.

Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bergantian menyuarakan uneg-uneg mereka, mulai dari terhambatnya proyek infrastruktur, beban gaji aparatur sipil negara (ASN), hingga ancaman stagnasi ekonomi di sejumlah provinsi.

Dari daftar kehadiran, tampak sejumlah nama besar hadir dalam forum tersebut, seperti Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta perwakilan dari Kalimantan Utara, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Mereka datang dengan satu suara: meminta keadilan fiskal dan peninjauan ulang terhadap kebijakan pemotongan dana TKD.

Baca Juga: Prabowo Lantik 10 Dubes dan 1 Wakil Dubes Baru, Berikut Daftar Namanya

Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menuturkan bahwa daerahnya mengalami pemangkasan anggaran hingga 25 persen. Ia mengaku kondisi itu membuat banyak program pembangunan di Aceh terhenti, bahkan berpotensi mempengaruhi pembayaran gaji pegawai.

“Semuanya kami sepakat agar dana daerah tidak dipotong. Karena ini beban besar bagi kami di provinsi,” tegas Muzakir seusai pertemuan.

Baca Juga: Dunia Hiburan Korea Berduka, Komedian Jung Se Hyup Tutup Usia di Usia 41 Tahun

Senada dengan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga menyampaikan kegelisahan yang sama. Ia menilai pemotongan TKD bukan hanya mengancam pembangunan, tapi juga kesejahteraan ASN di daerah. Mahyeldi bahkan mengusulkan agar beban gaji pegawai negeri sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Kalau TKD tetap dipangkas, maka gaji pegawai harus diambil alih pusat. Dengan begitu, daerah bisa fokus ke pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya blak-blakan.

Baca Juga: Bansos Triwulan IV Kembali Cair Oktober Ini, Begini Cara Cek Nama Penerima Bantuan

Menanggapi berbagai keluhan itu, Menkeu Purbaya yang baru sebulan menjabat mencoba menenangkan suasana. Ia menyebut permintaan para gubernur sebagai hal yang wajar, namun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.