Gaji Bukan Jaminan, KPK Ingatkan Korupsi Bermula dari Hati yang Rakus

INSIBERNEWS - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, kembali menyoroti akar persoalan korupsi di Indonesia yang tak semata-mata soal sistem atau gaji pegawai negeri.

Menurutnya, selama para pejabat masih dikuasai oleh sifat tamak dan kehilangan integritas, maka praktik korupsi akan terus bermunculan, tak peduli seberapa tinggi penghasilan yang mereka terima.

Baca Juga: Cucu Bakar Rumah, Sang Nenek Tewas Terjebak dalam Amukan Api di Makassar

“Gaji besar atau kecil bukan penentu utama. Kalau hati dan pikiran masih dipenuhi kerakusan, maka korupsi tetap akan terjadi,” ujar Johanis dalam keterangannya, dikutip pada Minggu, 4 Mei 2025.

Ia menekankan bahwa membasmi korupsi harus dimulai dari pembenahan moral dan sikap individu, bukan sekadar menumpuk regulasi atau membuat aturan baru.

Baca Juga: Tewas Bersimbah Darah di Kamar Kos, Pria Semarang Diduga Jadi Korban Pembacokan Brutal

Johanis juga mengingatkan bahwa korupsi bukan isu baru di negeri ini. Bahkan sejak awal kemerdekaan, Presiden Soekarno sudah menyoroti parahnya perilaku koruptif di kalangan birokrat dan pengusaha.

Pada 1957, Soekarno sampai harus menetapkan status darurat negara karena melihat praktik korupsi yang merajalela. Artinya, ini adalah penyakit lama yang belum juga sembuh.

Baca Juga: Kuatkan Peran Pemberdayaan Warga Binaan, BRI Dukung IPPA Fest 2025

Lebih jauh, Johanis menyebut bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Uang negara yang dikorupsi berasal dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat.

“Saya berpesan kepada para pejabat, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ingat, uang hasil korupsi itu uang haram. Jangan pernah merasa bangga menggunakannya di depan keluarga,” ucapnya tegas.

Baca Juga: Penjualan Tesla Turun Drastis di Belanda, Cerminan Tantangan Global

Ia mengajak semua pihak, terutama para pemangku kebijakan dan pelayan publik, untuk sadar bahwa membangun bangsa yang bersih hanya butuh dua hal: tidak menyalahgunakan wewenang dan menjaga nurani tetap jujur. Sederhana, tapi tidak mudah jika niatnya sudah menyimpang.

Baca Juga: Gubernur Dedi Usulkan Bansos Bersyarat, Harus KB dan Pria Siap Vasektomi