Skor SPI Pendidikan Masih Jauh dari Ideal, KPK Beberkan Tiga Solusi Kunci

INSIBERNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti pentingnya integritas di dunia pendidikan setelah merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024.

Dari survei yang melibatkan lebih dari 36 ribu satuan pendidikan dan hampir setengah juta responden itu, tercatat skor integritas nasional hanya mencapai 69,05.

Skor tersebut dinilai masih berada di zona “korektif”, artinya perlu pembenahan serius agar bisa naik ke kategori “adaptif”, “kuat”, atau bahkan “tangguh”.

Baca Juga: Makin Bertambah, Intip Deretan Kasus Keracunan MBG Sejak Peluncurannya di Sekolah

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangannya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, pada Kamis (24/4), menyampaikan bahwa ada tiga aspek utama yang menjadi sorotan KPK sebagai bentuk rekomendasi perbaikan.

“Kami menyoroti tiga dimensi utama yaitu karakter individu, lingkungan atau ekosistem pendidikan, serta tata kelola yang diterapkan di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Ketiga dimensi ini dinilai sebagai kunci agar pendidikan antikorupsi benar-benar bisa mengakar sejak dini.

Baca Juga: Terungkap di Sidang, Hasto Diduga Biayai 'Jalan Pintas' Harun Masiku ke DPR

Lebih lanjut, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menekankan pentingnya pembiasaan nilai-nilai integritas sejak dari level individu.

Ia menyarankan agar satuan pendidikan tidak hanya membuat program penguatan karakter secara formalitas, tapi juga mengevaluasinya secara berkala.

“Kalau kita ingin menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, maka siswa harus diajak mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar tahu, tapi terbiasa,” kata Wawan.

Baca Juga: Transaksi BPHTB di Jakarta Kini Lebih Cepat dan Praktis Lewat Pajak Online

Di sisi lain, aspek ekosistem pendidikan juga dinilai punya peran besar dalam membentuk karakter antikorupsi. Wawan menyebut perlunya kolaborasi yang lebih dinamis dan terarah antara berbagai pihak—guru, orang tua, siswa, dan pemerintah—untuk menciptakan suasana belajar yang sehat dan berintegritas.

“Bukan cuma soal kurikulum atau sistem belajar, tapi soal bagaimana semua pihak bergerak bersama memenuhi kebutuhan masing-masing dan beradaptasi dengan perubahan,” tambahnya.