Rekomendasi terakhir menyentuh soal tata kelola pendidikan yang harus segera dibenahi. Menurut Wawan, evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen pendidikan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Kita perlu membangun kesadaran bersama tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan sekolah. Ini bisa dimulai lewat pelatihan rutin dan forum diskusi yang terbuka bagi semua pihak,” ujarnya.
Baca Juga: Pembangunan Tahap II IKN Resmi Dimulai, Rp48,8 Triliun Disiapkan untuk Wujudkan Kota Politik Baru
Dengan langkah strategis yang menyeluruh, KPK berharap pendidikan antikorupsi tak hanya jadi slogan, tapi benar-benar tercermin dalam praktik.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Gelar Open House di Istana Merdeka pada 31 Maret
Jalur Arteri Karawang Rusak, 22 Pemudik Motor Jatuh: Kementerian PU Minta Maaf, Bupati Ancam Ambil Alih Perbaikan
1,65 Juta Kendaraan Sudah Keluar dari Jakarta, Kakorlantas Siapkan Strategi Hadapi Arus Balik Lebaran
Fantasi Kelam di Balik Jas Putih Dokter RSHS Bandung Tersangka Pemerkosaan Pasien
Pembangunan Tahap II IKN Resmi Dimulai, Rp48,8 Triliun Disiapkan untuk Wujudkan Kota Politik Baru
Heboh Bau Gas dan Bensin Misterius dari Bekasi Kabupaten dan Kota hingga Jakarta Timur, Warga Resah dan Tak Bisa Tidur Semalaman
Debt Collector Rusuh di Polsek Bukit Raya Pekanbaru, Kapolda Riau Murka, Kapolsek Dicopot, 4 Pelaku Ditangkap Polisi
Prabowo Subianto Terbangkan Drone Tebar Benih Padi di Palembang
Transaksi BPHTB di Jakarta Kini Lebih Cepat dan Praktis Lewat Pajak Online
Makin Bertambah, Intip Deretan Kasus Keracunan MBG Sejak Peluncurannya di Sekolah