Hadapi Ancaman Krisis Global, DPR Dukung Wacana Pemotongan Gaji Pejabat yang Diusulkan Prabowo

INSIBERNEWS - Sejumlah fraksi partai politik di DPR RI menyatakan dukungan terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan pemotongan gaji pejabat negara. 

Langkah ini dipandang sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis global yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menegaskan kesiapannya apabila pemerintah memutuskan untuk memangkas gaji pejabat, termasuk anggota DPR dan kabinet. 

Baca Juga: Trump Ungkap Operasi Militer ke Iran Masih Berlanjut di Tengah Upaya Diplomasi

Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menjadi bentuk empati serta kepedulian terhadap kondisi negara jika situasi ekonomi semakin menantang.

Dukungan serupa juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Sahroni. Ia menyatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam mencari solusi terbaik demi menjaga kesejahteraan rakyat di tengah dinamika ekonomi dunia saat ini.

Meski demikian, Sahroni menekankan bahwa kebijakan yang menyangkut gaji pejabat harus melalui kajian yang mendalam. 

Baca Juga: Soroti Penutupan Selat Hormuz oleh Iran, Donald Trump Sebut Banyak Negara Siap Kirim Kapal Perang

Menurutnya, keputusan yang diambil tanpa analisis komprehensif dapat memunculkan dampak lanjutan yang tidak diinginkan, terutama terkait efisiensi anggaran negara.

Sahroni menegaskan bahwa DPR pada prinsipnya akan berjalan seiring dengan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa pihaknya siap mengikuti arahan Presiden terkait langkah-langkah penghematan yang diperlukan. 

Baca Juga: Fasilitas Lengkap! 104 KK Korban Bencana di Aceh Utara Tempati Hunian Tetap

Ia menilai usulan yang disampaikan Presiden merupakan langkah yang komprehensif dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Menurut Eddy, negara memang perlu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya, terutama ketika kondisi ekonomi global sedang tidak menentu.