INSIBERNEWS - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memaparkan perkembangan terbaru realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus meningkat sejak diluncurkan pada awal 2025. Program ini disebut telah menyerap anggaran dalam jumlah besar seiring meluasnya cakupan penerima manfaat.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Dadan menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG mengalami percepatan signifikan memasuki awal 2026. Jumlah satuan pelayanan yang terlibat serta penerima manfaat terus bertambah dari waktu ke waktu.
Baca Juga: Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal Bakal Dapat Tunjangan Sebesar Rp30 Juta per Bulan
“Per 19 Januari 2026 malam, total sudah ada 21.102 SPPG dan program ini mampu menjangkau sekitar 58,3 juta penerima manfaat,” kata Dadan di hadapan anggota dewan, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi di berbagai daerah. Perluasan jumlah SPPG dilakukan untuk memastikan akses yang merata, terutama bagi kelompok rentan.
Seiring dengan meluasnya jangkauan program, realisasi anggaran MBG juga mengalami lonjakan. Dadan menyebut, dana yang telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan program ini hampir menyentuh angka Rp18 triliun.
Baca Juga: Pemprov DKI Batasi Penggunaan Gawai di Sekolah, Fokuskan Siswa pada Proses Belajar
“Realisasi anggaran per 16 Januari 2026 tercatat sebesar Rp17,39 triliun,” ujarnya.
Menurut Dadan, besarnya anggaran tersebut sebanding dengan skala program yang dirancang sebagai intervensi nasional di bidang gizi. MBG ditujukan untuk meningkatkan kualitas asupan makanan, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menambahkan, pemerintah terus melakukan evaluasi agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran dan efisien. Pengawasan distribusi serta kualitas makanan menjadi perhatian utama agar tujuan peningkatan status gizi benar-benar tercapai.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Picu Kewaspadaan, Pramono Perintahkan Pengawasan Ketat DBD dan Super Flu
Komisi IX DPR RI dalam rapat tersebut juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan MBG. Legislator meminta agar Badan Gizi Nasional secara berkala menyampaikan laporan perkembangan program, termasuk dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Dadan menegaskan komitmennya untuk memastikan program MBG berjalan berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan daerah. Ia optimistis, dengan dukungan anggaran dan pengawasan yang kuat, MBG dapat menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.***