Dokter Spesialis di Daerah Tertinggal Bakal Dapat Tunjangan Sebesar Rp30 Juta per Bulan

INSIBERNEWS – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengumumkan rencana pemberian tunjangan khusus sebesar Rp 30 juta per bulan bagi 1.500 dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal.

Program ini telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan distribusi tenaga medis ke wilayah yang minim fasilitas kesehatan.

Pengumuman tersebut disampaikan Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Baca Juga: Brooklyn Beckham Blak-blakan soal Konflik dengan David dan Victoria Beckham, Sebut Orang Tua Manipulatif

“Kita sudah berhasil mendapatkan persetujuan Bapak Presiden untuk memberikan tunjangan khusus kepada dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal. Besarnya Rp 30 juta per bulan,” kata Budi.

Menjawab Masalah Kekurangan Tenaga Medis di Daerah Tertinggal
Budi menjelaskan, tunjangan ini diberikan menyusul berbagai kendala anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Selama ini, gaji dan tunjangan dokter sering terpengaruh ketika alokasi APBD dari pemerintah daerah berkurang. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab banyak dokter spesialis berpindah ke kota besar untuk mencari peluang kerja yang lebih stabil.

“Banyak dokter akhirnya pindah ke kota besar. Sekarang kita atasi masalah itu melalui tunjangan ini, yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing dokter,” ujarnya.

Baca Juga: Noel Tak Lagi Bicara Amnesti, Sindir Komentar Sinis Jubir KPK Usai Sidang Dakwaan

Fasilitas Tambahan untuk Dokter Daerah Tertinggal
Selain tunjangan, pemerintah juga berencana menyediakan fasilitas rumah dan kendaraan bagi dokter yang bersedia bekerja di wilayah tertentu. Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar tenaga medis mau bertugas di daerah dengan keterbatasan sumber daya.

“Kita kembali ke model sebelumnya, di mana dokter diberikan rumah, mobil, dan tunjangan khusus agar mereka nyaman bertugas. Tanpa ini, masalah distribusi tenaga medis tidak akan terselesaikan,” kata Budi.

Proses Anggaran dan Transparansi
Rencananya, Budi akan mengajukan persetujuan anggaran fasilitas dan tunjangan ini kepada Presiden Prabowo.

Menurutnya, sistem transfer langsung ke rekening dokter akan memastikan transparansi dan meminimalisir potensi masalah audit.

Baca Juga: Tak Sejalan dengan PBB, Prancis Tolak Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump