Awal Mula Kasus Kuota Haji Berasal dari Sorotan DPR
Bambang juga mengungkapkan bahwa mencuatnya kasus dugaan korupsi kuota haji tidak lepas dari dinamika politik di parlemen.
Polemik ini bermula dari ketegangan antara DPR dan Kementerian Agama terkait kebijakan pembagian kuota haji tambahan.
Dalam perjalanannya, nama Presiden Joko Widodo sempat diseret dalam narasi politik yang berkembang, dengan anggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan presiden. Hal inilah yang kemudian membuat isu kuota haji semakin meluas dan menjadi konsumsi publik.
Menyeret Nama Organisasi Islam Besar
Tak hanya melibatkan elite politik dan birokrasi, kasus ini juga disebut-sebut menyeret salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Bambang menilai, isu tersebut berkembang bukan semata soal teknis penyelenggaraan haji, melainkan sudah bercampur dengan kepentingan lain di luar substansi hukum.
Isu ini pun dinilai ikut memengaruhi dinamika penyelidikan yang berjalan hingga saat ini.
Banyak Pihak Dipanggil, Perhatian Publik Kian Besar
KPK diketahui telah memanggil ratusan biro perjalanan haji dan umrah serta sejumlah tokoh terkenal untuk dimintai keterangan. Hal ini membuat kasus dugaan korupsi kuota haji menjadi sorotan nasional.
Menjelang musim haji dan perayaan Idul Adha, Bambang memperkirakan perhatian publik terhadap kasus ini akan semakin meningkat. Ia mempertanyakan keseriusan penuntasan perkara yang telah berjalan lebih dari satu tahun namun belum menunjukkan kejelasan hasil.