INSIBERNEWS - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengalihkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk penanganan dan pemulihan pascabencana di Sumatra. Menurutnya, dana penanggulangan bencana telah disiapkan secara khusus dan jumlahnya mencukupi.
Pemerintah, kata Purbaya, telah mengalokasikan anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun. Dana tersebut mencakup kebutuhan tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana di berbagai daerah terdampak.
Baca Juga: Arus Libur Nataru Padat, Lebih 300 Ribu Penumpang Tinggalkan Jakarta Naik Kereta
“Uangnya sudah cukup, Rp60 triliun kita sediakan,” ujar Purbaya saat menanggapi usulan sejumlah anggota DPR RI, Kamis (25/12/2025).
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan dan pengajuan kebutuhan dari daerah, anggaran riil yang dibutuhkan untuk pemulihan wilayah terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara saat ini berada di kisaran Rp51 triliun.
Dengan kebutuhan yang masih berada di bawah pagu anggaran yang tersedia, pemerintah memastikan tidak ada urgensi untuk menggeser pendanaan dari program lain, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang telah dirancang sebagai agenda prioritas nasional.
Baca Juga: Libur Natal dan Tahun Baru, Aturan Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan
Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjalankan MBG sesuai rencana. Program tersebut dinilai memiliki tujuan strategis jangka panjang dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
“Jadi cukup, dan kami tidak akan mengganggu program MBG-nya,” tegas Purbaya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI mengusulkan agar sebagian anggaran MBG dialihkan sementara untuk mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa pekan terakhir.
Baca Juga: Waspada! Pasar Gelap Kripto Bergeser ke Telegram, Jaringan Penipu Berbahasa Mandarin Kian Masif
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berpendapat pendistribusian MBG selama masa libur sekolah berpotensi kurang efektif. Ia menilai dana tersebut lebih mendesak jika diarahkan untuk pemulihan gizi pengungsi serta perbaikan fasilitas kesehatan di daerah terdampak bencana.
Menanggapi hal itu, pemerintah memastikan seluruh kebutuhan penanganan bencana, termasuk layanan kesehatan dan pemenuhan gizi bagi korban, telah masuk dalam perencanaan anggaran kebencanaan yang ada.
Pemerintah berharap dengan kejelasan alokasi anggaran ini, proses pemulihan pascabencana di Sumatra dapat berjalan optimal tanpa mengorbankan program-program prioritas nasional lainnya.***