Kejaksaan Agung juga memproyeksikan potensi penerimaan negara dari sektor ini masih sangat besar. Pada tahun 2026, denda administratif dari kegiatan sawit dan pertambangan yang berada di kawasan hutan diperkirakan dapat mencapai Rp142,23 triliun.
Baca Juga: Bahu-membahu Hadapi Isolasi, Warga Rusip Antara Bangun Jembatan Darurat dari Kayu Secara Manual
“Potensi denda administratif sektor sawit sekitar Rp109,6 triliun, sedangkan sektor pertambangan diperkirakan mencapai Rp32,63 triliun,” kata Burhanuddin.
Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat kerja Satgas PKH yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Penertiban kawasan hutan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam sekaligus melindungi kepentingan jangka panjang masyarakat.***