Ekonomi Lesu Picu Gelombang PHK, Menkeu Purbaya Yakin Tahun Depan Jadi Momentum Kebangkitan

INSIBERNEWS - Lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 menjadi sorotan serius pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, meningkatnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan merupakan cerminan dari kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih, terutama selama hampir sepuluh bulan pertama tahun ini.

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, jumlah tenaga kerja yang terdampak PHK mencapai 79.302 orang dalam periode Januari hingga November 2025.

Angka tersebut menunjukkan tekanan yang cukup besar di pasar tenaga kerja, seiring melambatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Baca Juga: UMP Jakarta 2026 Segera Diumumkan, Pramono Pastikan Naik dan Sesuai Aturan Pusat

Purbaya menjelaskan, pelemahan ekonomi membuat permintaan terhadap barang dan jasa ikut menurun. Kondisi ini memaksa banyak perusahaan melakukan penyesuaian, termasuk langkah efisiensi yang berdampak langsung pada tenaga kerja.

"PHK biasanya terjadi ketika permintaan sangat lemah. Itu yang kita alami selama 10 bulan awal tahun ini. Bahkan sembilan bulan sebelumnya juga tidak jauh berbeda. Jadi ekonomi memang bergerak lambat pada periode tersebut," ujar Purbaya.

Ia menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (23/12/2025). Menurutnya, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih menjadi salah satu faktor utama yang menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Katedral Jakarta Umumkan Jadwal Lengkap Misa Natal 2025, Cek Disini!

Selain konsumsi rumah tangga yang melemah, perlambatan juga terlihat pada aktivitas industri dan investasi. Sejumlah sektor padat karya, seperti manufaktur dan perdagangan, menjadi yang paling terdampak sehingga risiko PHK tak terhindarkan.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah langkah telah dan terus disiapkan untuk menahan dampak perlambatan ekonomi, termasuk melalui belanja negara, program perlindungan sosial, serta dukungan bagi dunia usaha agar mampu bertahan di tengah tekanan.

Lebih jauh, Menkeu optimistis tahun 2026 akan menjadi momentum pemulihan. Keyakinan tersebut didasarkan pada semakin solidnya koordinasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Gus Yazid Ditangkap Kejagung, Aliran Dana Rp20 Miliar Jual Beli Lahan BUMD Diselidiki

Sinkronisasi kebijakan itu, kata Purbaya, diharapkan mampu memberikan stimulus yang lebih terasa bagi sektor riil. Dengan dorongan tersebut, aktivitas ekonomi diyakini akan kembali bergerak, investasi mulai meningkat, dan peluang kerja baru dapat tercipta.

"Pemerintah dan bank sentral terus berupaya agar kebijakan saling mendukung. Tujuannya jelas, menghidupkan kembali ekonomi dan membuka kembali lapangan kerja," tambahnya.