Dia bahkan secara terbuka mengancam pencopotan jabatan bagi Direktur Jenderal yang terbukti tidak menjalankan arahan Presiden.
"Seandainya ada Dirjen yang meloloskan, hari ini berakhir jabatannya. Aku pastikan itu kalau dia tidak patuh pada presiden kita," katanya dengan tegas yang tidak bisa disangkal.
Baca Juga: NU Tegaskan Tak Ada Pemakzulan, Kepemimpinan Gus Yahya Tetap Berjalan hingga Muktamar
Sikap keras ini, menurut Amran, bertujuan untuk menjaga disiplin birokrasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan sesuai peraturan. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada celah sedikit pun untuk pembiaran, sehingga kasus serupa tidak akan terulang lagi di masa depan.
"Kita harus membuat contoh agar semua orang mengerti bahwa pemerintah serius dalam melindungi sektor pertanian dan stabilitas harga beras nasional," jelasnya.
Stabilitas harga beras sendiri, lanjut Amran, selama ini berhasil dipertahankan berkat upaya produksi lokal yang terus ditingkatkan. Impor ilegal yang tidak terkendali, kata dia, bisa merusak keseimbangan pasar dan berdampak buruk pada perekonomian rakyat, terutama petani yang sudah bekerja keras menghasilkan pangan untuk negara.
"Kita harus melindungi petani kita, karena mereka adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional," ujarnya.
Saat ini, kasus impor ilegal 250 ton beras ini sedang dalam pemantauan ketat oleh pemerintah pusat. Kementerian Pertanian menyatakan siap memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum jika diperlukan, termasuk membuka akses ke dokumen internal dan jalur pemeriksaan yang dibutuhkan.
Tim penyelidik juga tengah menelusuri pihak-pihak yang terlibat serta alur masuknya beras ke Sabang untuk menentukan langkah lanjutan, baik dari sisi administrasi maupun penegakan hukum.
Amran menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah mentoleransi praktik apapun yang dapat mengganggu stabilitas pangan nasional.
Baca Juga: Heboh! Mortir Aktif Meledak di Bekasi, Pemulung Tewas Saat Coba Bongkar Temuan Rongsokannya
Ketegasan ini, katanya, sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu sesuai dengan arahan Presiden.
"Kita akan tegas, tapi juga adil. Tidak ada yang luput dari hukum, baik pelaku maupun pejabat yang terlibat," tegasnya penutup. ***