Tegas! Mentan: Beras Sabang 250 Ton Ilegal Tanpa Izin, Ancam Copot Pejabat Tak Patuh Presiden

INSIBERNEWS - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan suara tegas pemerintah soal kasus yang menggemparkan: 250 ton beras asal Thailand yang tiba di Sabang, Aceh, diduga masuk secara ilegal.

Dalam konferensi pers yang digelar Senin (23 November 2025), pria yang akrab disapa Amran ini menegaskan bahwa negara tidak akan memberi ruang sedikit pun untuk impor komoditas strategis seperti beras tanpa mengikuti prosedur yang benar.

"Ini bukan soal seberapa banyak, tapi soal kepatuhan pada aturan dan upaya kita mencapai kemandirian pangan," ungkapnya.

Baca Juga: Tak Semenyeramkan Kata Orang, Raffi Ahmad Ceritakan Kondisi Nyata di Lapas Nusakambangan Tempat Ammar Zoni

Yang lebih menegaskan, Amran bahkan membongkar bahwa impor beras tersebut tidak memiliki izin resmi sama sekali. Dia mengaku sudah langsung menghubungi Menteri Perdagangan untuk memastikan kebenaran informasi.

"Kami langsung telepon beliau, dan katanya: enggak ada, enggak ada izin sama sekali," ujar Amran dengan nada tegas. Tanpa dokumen izin dari lembaga yang berwenang, seluruh proses pemasukan barang ini otomatis termasuk dalam kategori ilegal, kata menteri yang berusia 57 tahun itu.

Tak berhenti sampai situ, Amran juga menyoroti bahwa impor beras ini sama sekali tidak memiliki alasan yang masuk akal. Menurutnya, stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat seluruh negeri.

Baca Juga: Tarif Listrik Tetap, Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan hingga Akhir November

"Beras kita di sana cukup besar lho, ada hampir 100.000 ton," tegasnya.

Dia menilai bahwa pemasukan barang dari luar negeri tanpa izin bukan hanya melanggar aturan, tapi juga merusak upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan yang sudah direncanakan sejak lama.

"Ada rasa nasionalisme yang harus kita jaga disini. Ini adalah kehormatan bangsa, lho!" imbuh Amran yang dikenal sebagai bangsawan Bugis dari Sulawesi Selatan.

Dia menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan pangan harus mendukung produksi dalam negeri, bukan malah memudahkan masuknya barang luar negeri yang tidak dibutuhkan. Integritas setiap pejabat, kata dia, menjadi kunci penting untuk menjalankan strategi nasional ketahanan pangan.

 Baca Juga: Pelanggaran Gencatan Senjata Membengkak, Gaza Laporkan Hampir 500 Insiden dalam 44 Hari

Yang paling menakutkan, Amran juga mengumumkan bahwa tindakan tegas tidak hanya ditujukan pada pelaku di lapangan, tapi juga pada pejabat yang diduga terlibat dalam meloloskan impor ilegal ini.