“Dulu dengar korupsi 10 miliar saja sudah heboh, sekarang angka triliunan seperti hal biasa,” tuturnya.
Mahfud juga menilai bahwa demokrasi kini lebih sibuk menunjukkan prosedur, namun abai pada tujuan utamanya: melindungi kepentingan publik.
Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada mekanisme formal seperti pemilu, sidang paripurna, atau penyusunan undang-undang, sebab substansinya justru terletak pada bagaimana kekuasaan memberi ruang bagi kebebasan, partisipasi, dan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: BLT Rp900 Ribu Disebut Bisa Dongkrak Konsumsi, Kemenkeu Purbaya Yakin Efeknya Terasa di Akhir Tahun
“Yang kita jalankan ini cenderung hanya demokrasi prosedural,” kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa pelemahan substansi demokrasi sering kali muncul diam-diam, disamarkan lewat proses yang tampak sah. Karena itu, masyarakat perlu lebih kritis saat melihat bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana lembaga negara bekerja.
Menutup pemaparannya, Mahfud mengajak publik kembali memikirkan arah demokrasi Indonesia. Ia berharap negara kembali berpegang pada prinsip dasar demokrasi yang berorientasi pada martabat manusia dan keberpihakan pada rakyat, bukan sekadar teknis hukum atau prosedur politik.
“Mau dibawa ke mana demokrasi kita? Menurut saya ya harus kembali ke demokrasi yang substantif,” pungkasnya. ***