“Sekarang malah muncul aturan Menteri Keuangan yang memungkinkan adanya jaminan pemerintah lewat APBN terhadap proyek ini. Itu artinya sudah tidak konsisten lagi,” ucap Mahfud.
Ia menegaskan, tanggung jawab politik terhadap proyek besar seperti Whoosh tidak bisa berhenti pada pernyataan siap menanggung utang semata. Pemerintah perlu mengaudit ulang seluruh proses, termasuk mengungkap siapa saja pihak yang diuntungkan dari peralihan kerja sama dan pembiayaan proyek tersebut.
Baca Juga: Voting The Best FIFA 2025 Resmi Dibuka, Mbappe hingga Bonmati Masuk Daftar Nominasi
“Kalau mau benar-benar bertanggung jawab, ya buka semuanya. Audit, transparansi, dan akuntabilitas itu harus dijalankan. Jangan sampai proyek strategis seperti ini justru jadi beban publik,” tutup Mahfud.***