INSIBERNEWS – Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyampaikan keberatan atas wacana pemerintah yang berencana memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Keduanya menilai gelar kehormatan tersebut seharusnya diberikan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak bersih serta dedikasi tinggi tanpa catatan pelanggaran hukum atau moral.
Baca Juga: Mendag Budi Santoso Ingatkan Bahaya Thrifting, Ajak Masyarakat Cintai Produk Lokal
Dari pihak Muhammadiyah, kritik disampaikan oleh Usman Hamid, anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ia menegaskan bahwa gelar pahlawan tidak semestinya diberikan kepada sosok yang memiliki rekam jejak kontroversial, terutama yang pernah diduga terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia atau kasus korupsi.
“Seorang pahlawan itu harus konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan berani menegakkan moral hingga akhir hayatnya. Kalau seseorang meninggal dunia dalam status tersangka atau dengan jejak kejahatan, sulit rasanya disebut pahlawan,” ujar Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).
Baca Juga: Impor Baju Bekas Melonjak Tajam, Pemerintah Desak Penindakan Tegas dari Hulu ke Hilir
Ia juga menyinggung catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Soeharto meninggalkan warisan kasus hukum yang belum tuntas, terutama terkait dugaan korupsi besar selama masa pemerintahannya.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kepahlawanan yang menuntut integritas dan keteladanan tanpa cela.
“Soeharto wafat dalam situasi di mana proses hukumnya belum selesai. Bahkan di tingkat internasional, ia sempat dipandang sebagai salah satu pemimpin paling buruk di Asia Tenggara karena berbagai kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia,” lanjutnya.
Baca Juga: Voting The Best FIFA 2025 Resmi Dibuka, Mbappe hingga Bonmati Masuk Daftar Nominasi
Sementara itu, dari Nahdlatul Ulama, suara penolakan datang dari KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus. Mustasyar PBNU ini menegaskan bahwa dirinya tidak sepakat jika Soeharto diangkat menjadi Pahlawan Nasional, mengingat pengalaman masa lalu yang dirasakannya langsung selama era Orde Baru.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegas Gus Mus, Rabu (5/11/2025).
Baca Juga: Prabowo Tegas Ambil Alih Polemik Whoosh, Said Didu: Bisa Jadi Sinyal Menenangkan China