Ia mengingat kembali masa-masa kelam yang dialami para ulama dan kiai pesantren pada masa pemerintahan Soeharto.
Menurutnya, banyak tokoh keagamaan dan aktivis sosial yang kala itu mendapat tekanan atau diperlakukan tidak adil karena perbedaan pandangan politik dengan rezim yang berkuasa.
Penolakan dari dua ormas Islam besar ini menunjukkan bahwa wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan sekadar isu sejarah, melainkan juga menyentuh aspek moral dan keadilan publik.
Keduanya berharap pemerintah lebih bijak dalam menentukan sosok yang layak menyandang gelar tertinggi tersebut agar tidak menimbulkan luka lama dan polemik baru di masyarakat.***
Artikel Terkait
Perkuat Industri Petrokimia Nasional, Presiden Prabowo Hadiri Peresmian Pabrik Lotte Chemical Indonesia di Cilegon
Tragis! Kebakaran Panti Jompo di Bosnia Renggut 12 Nyawa Lansia yang Tak Sempat Selamat
Tiga Minggu di Nusakambangan, Ammar Zoni Curhat Tak Nyaman Gegara Susah Komunikasi hingga Satu Sel dengan Napi Teroris
Resmi Digugat Cerai Na Daehoon, Jule Malah Pamer Foto Bareng Pria Diduga Selingkuhan
Mahfud MD Nilai Polri di Titik Terendah, Desak Reformasi Total dan Usul Presiden Punya Kewenangan Penuh Angkat Kapolri
Jokowi Anggap Wajar Pro-Kontra Soeharto dan Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan, Tegaskan Semua Pemimpin Punya Jasa
Prabowo Tegas Ambil Alih Polemik Whoosh, Said Didu: Bisa Jadi Sinyal Menenangkan China
Voting The Best FIFA 2025 Resmi Dibuka, Mbappe hingga Bonmati Masuk Daftar Nominasi
Impor Baju Bekas Melonjak Tajam, Pemerintah Desak Penindakan Tegas dari Hulu ke Hilir
Mendag Budi Santoso Ingatkan Bahaya Thrifting, Ajak Masyarakat Cintai Produk Lokal