INSIBERNEWS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memulai penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama “Whoosh”.
Informasi ini disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada awak media di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.
“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan ya,” ujar Asep, menegaskan bahwa KPK tengah menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran proyek strategis tersebut.
Baca Juga: Prabowo Dorong Kerja Sama Konkret di Asia Timur, Ingatkan Persaingan Harus Tetap Sehat
Meski demikian, Asep enggan merinci sejak kapan dugaan korupsi itu mulai dilakukan atau pihak-pihak yang diduga terlibat. KPK tetap menegaskan fokus pada pengumpulan bukti awal dan verifikasi data sebelum menentukan langkah penyidikan lebih lanjut.
Dugaan awal terkait mark up atau penggelembungan biaya proyek sempat diungkapkan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025.
Baca Juga: 5000 Pohon di Jakarta Rawan Tumbang, Pramono Anung Perintahkan Penanganan Cepat
Dalam penjelasannya, Mahfud menyebut bahwa biaya pembangunan kereta cepat per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS. Sementara, menurut catatan proyek serupa di China, biayanya hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. Artinya, terdapat selisih yang hampir tiga kali lipat dari perhitungan internasional.
Menindaklanjuti informasi tersebut, KPK pada 16 Oktober 2025 mengimbau Mahfud untuk menyampaikan laporan resmi terkait dugaan korupsi dalam proyek Whoosh agar lembaga antirasuah dapat melakukan penelusuran lebih sistematis.
Merespons permintaan KPK, Mahfud kemudian menyatakan kesiapannya melalui akun media sosial pribadinya di X, @mohmahfudmd, pada 18 Oktober 2025. Ia menegaskan akan memberikan data dan perhitungan yang menjadi dasar dugaan mark up tersebut.
Baca Juga: Purbaya Siap Sikat Impor Baju Bekas Ilegal: Siapa Nolak, Siap-Siap Ditangkap!
KPK hingga kini terus melakukan koordinasi internal dan mengumpulkan informasi tambahan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan proyek kereta cepat ini. Langkah ini penting untuk memastikan setiap dugaan penyimpangan anggaran dapat ditindaklanjuti secara hukum.
Sementara publik dan pengamat menyoroti pentingnya transparansi dalam proyek strategis senilai miliaran dolar tersebut. Mereka menilai penyelidikan KPK bisa menjadi momentum bagi penegakan integritas dan akuntabilitas proyek infrastruktur nasional.
Baca Juga: Program MBG Tuai Pujian Dunia di Markas Besar PBB Jenewa, Jadi Contoh Integrasi Sosial dan Ekonomi