news

Disinformasi Ekonomi dan Energi Banjiri Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pertamina Jadi Sasaran Utama

Jumat, 24 Oktober 2025 | 11:10 WIB
Kantor Pusat Pertamina di Jakarta (foto: @id.wikipedia.org)

Baca Juga: Brazil Puji Habis Program 'Makan Gratis' Prabowo, Presiden Lula: Indonesia-Brasil Ditakdirkan Jadi Kekuatan Ekonomi Baru Dunia.

Salah satu contoh disinformasi yang sempat ramai adalah klaim mengenai pengujian oktan bahan bakar milik Pertamina. Beberapa waktu lalu, beredar video yang menuding nilai oktan BBM tidak sesuai label yang tertera di pom bensin.

Dalam video itu, seseorang menggunakan alat portabel bernama Oktis-2 untuk menguji bahan bakar dan menyebut hasilnya lebih rendah dari standar.

Namun, pakar energi dan lembaga pengujian resmi menegaskan bahwa metode tersebut tidak sah. Pengujian angka oktan atau RON (Research Octane Number) hanya bisa dilakukan menggunakan mesin CFR (Cooperative Fuel Research) sesuai standar internasional ASTM D2699.

Baca Juga: Viral Sidak Dedi Mulyadi di Pabrik Aqua: Terungkap Air Baku dari Sumur Bor, Isu Galon BPA Kembali Jadi Sorotan

Alat seperti Oktis-2 hanya mengukur sifat dielektrik bahan bakar, bukan kadar oktan yang sebenarnya. Karena itu, hasilnya tidak bisa dijadikan acuan valid.

Sebagai tambahan, sistem pengukuran oktan di berbagai negara juga berbeda. Di Eropa, nilai yang digunakan adalah RON, sementara di Amerika Serikat memakai skala AKI (Anti-Knock Index), yang merupakan hasil rata-rata dari RON dan MON (Motor Octane Number).

Dengan demikian, bensin RON 98 di Eropa setara dengan AKI 91–92 di AS. Perbedaan sistem ini sering disalahartikan dan menjadi bahan hoaks yang mudah tersebar di media sosial.

Baca Juga: Purbaya Tegaskan Tak Akan Duduk Bareng BI dan Kemendagri Bahas Dana Pemda, Soroti Uang Mengendap di Giro

Kasus seperti ini memperlihatkan pentingnya edukasi publik soal standar pengujian dan istilah teknis di sektor energi. Ketidaktahuan sering kali dimanfaatkan pihak tertentu untuk membentuk narasi negatif yang merugikan citra perusahaan maupun pemerintah.

Mafindo menilai, upaya penanggulangan hoaks seharusnya tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang sains dan teknologi dasar.

Di tengah meningkatnya pemanfaatan AI untuk membuat gambar, video, atau narasi palsu yang tampak realistis, tantangan memberantas disinformasi kian kompleks.

Baca Juga: Lionel Messi Perpanjang Kontrak di Inter Miami hingga 2028, Siap Tutup Karier di Negeri Paman Sam

Pemerintah, media, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi lebih erat untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sebab, di era di mana persepsi bisa lebih kuat daripada fakta, kebenaran tidak lagi otomatis menang—ia harus diperjuangkan.***

Halaman:

Tags

Terkini