Disinformasi Ekonomi dan Energi Banjiri Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pertamina Jadi Sasaran Utama

INSIBERNEWS - Dalam setahun terakhir masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, ruang digital di Indonesia kembali ramai dipenuhi gelombang disinformasi.

Bukan hanya soal politik yang masih menjadi primadona utama penyebaran hoaks, isu ekonomi dan energi – terutama yang menyangkut Pertamina – juga ikut mendominasi percakapan publik di dunia maya.

Fenomena ini memperlihatkan betapa besar peran media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Jaga Penampilan Tetap On Point, Berikut 6 Tips Lipstik Awet Tanpa Reapply Berulang

Berdasarkan hasil riset Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), sepanjang periode 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, teridentifikasi sebanyak 1.593 hoaks yang tersebar di berbagai platform digital.

Data tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema, target, saluran, tipe narasi, serta keterlibatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses pembuatannya.

Angka ini menunjukkan bahwa disinformasi bukan lagi sekadar “kesalahan informasi”, tetapi sudah menjadi bagian dari pola komunikasi publik yang memengaruhi opini dan kepercayaan masyarakat.

Baca Juga: Danantara Bakal Negosiasi Langsung ke China Soal Utang Whoosh, Menkeu Purbaya Ogah Ikut

Hoaks politik tetap menempati posisi pertama dengan sebaran paling masif, namun isu ekonomi dan energi menjadi runner-up yang tak kalah berpengaruh. Banyak dari narasi menyesatkan itu menyorot BUMN seperti Pertamina—mulai dari isu harga bahan bakar, kelangkaan BBM, hingga kualitas oktan yang disebut tidak sesuai standar.

Tak sedikit pula hoaks yang memanfaatkan momentum kebijakan subsidi energi untuk memancing emosi publik.

Baca Juga: Asmara Ammar Zoni: Mengapa Dokter Kamelia, Nekat Dampingi Sang Aktor Hingga Lapas Nusakambangan? Ini Profil dan Biodatanya

Fenomena ini memperlihatkan bahwa tantangan terbesar pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya pada aspek kebijakan, tapi juga pada pengelolaan komunikasi publik.

Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat sering kali kesulitan membedakan mana fakta, opini, dan manipulasi digital yang sengaja disebar untuk menciptakan keresahan.

“Ruang digital masih menjadi arena utama pembentukan persepsi publik. Sayangnya, belum semua masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang cukup untuk memverifikasi informasi,” ungkap salah satu peneliti Mafindo dalam laporan mereka.