INSIBERNEWS — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan fakta mengejutkan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR.
Ia mengungkapkan bahwa kementeriannya hanya mendapatkan alokasi Rp55 triliun, atau sekitar 7 persen, dari total anggaran pendidikan nasional yang mencapai Rp757,82 triliun dalam APBN 2026.
Menurut Mu’ti, jumlah tersebut jelas jauh dari cukup untuk membiayai kebutuhan mendasar pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Dianggap Ganggu Diskusi, Ahmad Dhani Hampir Diusir dari Rapat RUU Hak Cipta Bersama DPR
Padahal, pendidikan di level ini menjadi fondasi penting bagi kualitas sumber daya manusia ke depan.
“Total anggaran pendidikan pada APBN adalah sebesar Rp757,82 triliun. Dari seluruh anggaran tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya memperoleh Rp55 triliun atau sekitar 7 persen,” ujarnya di hadapan anggota dewan.
Dari alokasi Rp55 triliun itu, sekitar Rp3,13 triliun dipergunakan untuk belanja pegawai dan barang.
Baca Juga: Kepala BPS Tekankan Pentingnya Literasi Data di Era Media Sosial
Sementara sisanya, Rp51,69 triliun, diarahkan untuk program-program utama seperti Program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan guru, revitalisasi pendidikan, serta sejumlah program prioritas lain yang nilainya mencapai Rp7,99 triliun.
Abdul Mu’ti menilai kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, beban yang ditanggung kementeriannya sangat besar, mulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemenuhan hak siswa kurang mampu, hingga perbaikan fasilitas pendidikan.
Dengan anggaran terbatas, dikhawatirkan banyak program penting tidak akan berjalan maksimal.
Baca Juga: Pajak Kripto dan Fintech Dorong Penerimaan Digital Indonesia Capai Rp40 Triliun
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama adalah kesejahteraan guru, khususnya guru non-ASN. Mu’ti mengungkapkan, hingga kini banyak guru masih menerima insentif yang jauh dari layak.
Tidak sedikit pula yang bertahan hidup dengan honor minim, bahkan harus bekerja sambilan di luar jam mengajar demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Tanpa dukungan finansial yang layak, sulit berharap guru dapat sepenuhnya fokus pada pengembangan mutu pembelajaran.
Baca Juga: Dukung Rencana Bahlil Beli Gas LPG 3 Kg Pakai NIK, Puan Pastikan DPR Bakal Lakukan Pengawasan
Karena itu, Abdul Mu’ti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp14,4 triliun. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk peningkatan insentif bagi guru non-ASN.
Serta memperluas cakupan PIP agar siswa dari keluarga tidak mampu tetap mendapat akses pendidikan yang memadai.
Kondisi ini kembali menyoroti ironi sektor pendidikan di Indonesia. Pemerintah selalu menggaungkan bahwa alokasi anggaran pendidikan mencapai angka fantastis Rp757,82 triliun.
Baca Juga: Mahfud MD Soroti Korupsi dan Syarat Hukuman Mati di Indonesia
Nyatanya porsi yang diterima langsung oleh sektor pendidikan dasar dan menengah sangat kecil. Alhasil, dampaknya paling terasa di lapangan, terutama bagi guru dan siswa di sekolah.
Para pemerhati pendidikan pun mulai angkat bicara. Banyak yang menilai distribusi anggaran pendidikan tidak berpihak pada kebutuhan utama.
Alih-alih memperkuat pondasi pendidikan dasar, anggaran justru lebih banyak terserap ke sektor birokrasi dan program yang kurang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Dukung Rencana Bank Genetik, Luhut Soroti Pentingnya Jaga Kekayaan Hayati Indonesia
Kini, usulan Abdul Mu’ti menjadi perhatian penting dalam pembahasan lanjutan dengan DPR. Jika tambahan anggaran tidak dikabulkan, risiko terbesar adalah merosotnya kualitas pendidikan dasar-menengah di Indonesia.
Guru tetap terjebak dalam jeratan penghasilan rendah, sementara siswa dari keluarga kurang mampu kehilangan kesempatan untuk belajar dengan layak.