news

Pakar Antikorupsi Nilai Permintaan Amnesti Noel ke Presiden Prabowo Sebagai Langkah Tak Masuk Akal

Sabtu, 23 Agustus 2025 | 13:31 WIB
Wamenaker Immanuel Ebenezer yang Kini Jadi Tersangka KPK atas Kasus Pemerasan (Foto : instagram/immanuelebenezer)

INSIBERNEWS - Permintaan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan tajam. Bukan hanya publik, kalangan akademisi juga angkat bicara menilai langkah tersebut sebagai sesuatu yang keliru dan tak masuk akal.

Herdiansyah Hamzah, peneliti dari Pusat Studi Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Saksi FH Unmul), menilai permintaan Noel itu menunjukkan hilangnya rasa malu.

Menurutnya, seseorang yang terjerat kasus korupsi, apalagi melalui operasi tangkap tangan (OTT), seharusnya tidak berhak meminta pengampunan.

Baca Juga: Waspada! Modus Penipuan Pakai Wajah Raffi Ahmad Beredar, Janji Hadiah Rp100 Juta

“Permintaan Noel soal amnesti itu membuktikan bahwa memang jalan pikirannya sedang ngaco. Dia ngaco banget kalau minta amnesti saat terjerat dengan tindak pidana korupsi, apalagi ini OTT yang pada hakikatnya tidak bisa dapat pengampunan sama sekali,” tegas Herdiansyah, Sabtu (23/8).

Baca Juga: Immanuel Ebenezer Terseret Kasus Apa? Heboh Usai Wamenaker Terjaring OTT KPK

Alih-alih diberi kelonggaran, Herdiansyah justru mendorong agar Presiden Prabowo bersama aparat penegak hukum mengambil langkah tegas untuk memperberat hukuman Noel.

Ia menilai, jika seorang pejabat publik bisa dengan mudah meminta pengampunan setelah terjerat korupsi, maka pesan pemberantasan korupsi akan kehilangan wibawanya di mata masyarakat.

Baca Juga: Jadwal Liga Prancis Pekan Kedua: PSG vs Angers Jadi Laga Pembuka

Kasus yang menjerat Noel sendiri cukup serius. Ia diduga melakukan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sertifikat tersebut seharusnya menjadi bagian dari upaya melindungi pekerja, namun justru dijadikan lahan bancakan oleh oknum pejabat.

Herdiansyah menekankan, tindakan Noel mencederai kepercayaan publik.

“Bayangkan, sertifikat K3 itu penting untuk keselamatan pekerja. Kalau prosesnya diperas atau dipolitisasi, yang dirugikan bukan hanya perusahaan, tapi juga para pekerja di lapangan,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Hadiri Penutupan Retreat Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JIExpo

Halaman:

Tags

Terkini