Tak berhenti di sana, pada Maret 2023, KPK membuka penyidikan baru terkait penyaluran bansos beras untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode 2020–2021.
Setahun berselang, pada Juni 2024, lembaga ini kembali menelusuri dugaan korupsi pengadaan bansos presiden untuk penanganan COVID-19 di Jabodetabek.
Baca Juga: Bahas Tunjangan Fantastis, Adies Kadir: Anggota DPR Tak Mungkin Ngekos Rp3 Juta Sebulan
Rangkaian kasus ini menunjukkan bahwa praktik penyimpangan dalam proyek bansos seakan tak kunjung usai.
KPK menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mengusut tuntas, demi memastikan bantuan untuk rakyat miskin benar-benar sampai ke tangan yang berhak, bukan masuk kantong segelintir orang.